Bos BCA Sebut 30 Persen Dananya Tersedot SBN Ritel

Kompas.com - 31/10/2019, 17:39 WIB
Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja. Kompas.com/Mutia FauziaPresiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sejak awal tahun hingga Oktober 2019 telah 9 kali menerbitkan Surat Berharga Negara ( SBN) ritel.

Adapun hingga akhir tahun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerbitkan 10 SBN ritel dengan seri terakhir ST-006 yang akan ditawarkan perdana November nanti.

Pihak perbankan mengatakan, tingginya frekuensi penerbitan surat berharga pemerintah dengan bunga yang kompetitif memicu terjadinya perebutan dana di pasar keuangan dan membuat likuiditas menjadi ketat.

Bahkan, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (KOMPAS100: BBCA) mengatakan ketika pemerintah menerbitkan SBN ritel, hampir 30 persen dana pihak ketiga (DPK) bank swasta terbesar di Indonesia tersebut tersedot masuk ke SBN.

"Kalau untuk surat berharga memang betul tiap kali ada keluaran ritel pasti kami bahas. Tetapi kami sendiri mendukung, bahkan kami sudah luncurkan sebuah apps yang sangat mudah dengan Rp 2 juta sudah bisa ikut berinvestasi ke SBN," ujar dia di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Kepala Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Semester I 2019, Pemerintah Tarik Utang Rp 241,2 Triliun Lewat SBN

Sampai kuartal III-2019, total DPK BCA tumbuh sebesar 10,4 persen menjadi 683,1 triliun. Dari total tersebut, kontribusi dana murah atau current account saving account/CASA (tabungan dan giro) mencapai 75,2 persen.

Sedangkan CASA sendiri tumbuh 7,6 persen menjadi 513,9 triliun.

Sri Mulyani sebelumnya sempat mengatakan, saat dirinya jor-joran menerbitkan SBN ritel, memang terdapat pimpinan perbankan yang mencoleknya, termasuk Jahja.

Pasalnya, yang dia harapkan adalah adanya peralihan dana dari orang-orang yang tadinya berinvestasi di sektor riil seperti emas dan tanah ke SBN.

Peralihan yang terjadi bukan hanya dari investor yang menanamkan dananya di deposito.

"Memang sempat waktu kami keluarkan banyak sekali SBN ritel, saya dapat SMS dari Pak Jahja, 'Bu kenapa Ibu keluarin?'" ujar Sri Mulyani.

Baca juga: 2020, Pemerintah Berencana Terbitkan SBN Senilai Rp 389,3 Triliun

Sri Mulyani pun memaparkan, dengan diterbitkan SBNritel yang ditawarkan dalam nominal kecil bisa membuat pilihan instrumen investasi masyarakat menjadi lebih beragam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menginginkan agar kesadaran untuk berinvestasi di dalam negeri kian meningkat.

" Surat berharga masih sagat attractive, dengan peringkat surat utang kita yang investment grade, tingkat inflasi yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang resillience, Indonesia tetap jadi negara tujuan investasi," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X