Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tak Sampai 5 Persen jika....

Kompas.com - 04/11/2019, 15:31 WIB
ilustrasi peta Indonesia THINKSTOCKS/NARUEDOMilustrasi peta Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa di bawah 5 persen di 2020.

Hal tersebut bisa terjadi jika pertumbuhan investasi atau pembentukan modal domestik bruto (PMTB) di bawah 6 persen.

“Di 2020 (PMTB) harus di atas 6 persen. Kalau di bawah 6 persen, pertumbuhan ekonomi akan dibawah sekitaran 5,0, bahkan ada resiko di bawah 5 persen,” ujar Febrio di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Febrio menambahkan, untuk merealisasikan PMTB di atas 6 persen, pemerintah harus segera berbenah. Salah satu yang harus diperbaiki, yakni masalah perizinan.

Sebab, regulasi yang tumpang tindih kerap menjadi alasan investor malas menanamkan modalnya di Indonesia.

Baca juga: Kuartal III-2019, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 5,05 Persen

“Saya pikir fokus di perizinan dan relaksasi biaya ekspor impor. Itu saja sudah kerja keras. Kalau itu bisa dicapai dalam satu tahun, katakanlah peringkatnya, perizinan kita kan turun tuh dari 133 menjadi 140. Kalau di tahun depan bisa naik ke 120, itu sudah perbaikan yang sangat signifikan,” kata Febrio.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan PMTB di kuartal II/2019 masih mencapai 5,01 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari kuartal II 2018 yang mencapai 5,85 persen (yoy).

Perbandingan pertumbuhan PMTB antara semester I 2019 dan semester I 2018 menunjukkan selisih yang lebih besar. Pertumbuhan PMTB per semester I 2018 mampu mencapai 6,88 persen (yoy), sedangkan per semester I 2019 hanya tumbuh 5,02 persen (yoy).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X