Pengusaha Swasta Mengeluh, Anak-Cicit BUMN Lahap Proyek Konstruksi

Kompas.com - 04/11/2019, 20:04 WIB
Foto udara simpang susun Caruban dari Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono di Jawa Timur, Senin (4/6/2018). Jalan Tol Ngawi-Kertosono ruas Ngawi-Wilangan telah sah beroperasi dan dirancang sepanjang total 87,02 kilometer, Jalan Tol Ngawi-Kertosono dibagi dalam empat seksi pengerjaan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGFoto udara simpang susun Caruban dari Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono di Jawa Timur, Senin (4/6/2018). Jalan Tol Ngawi-Kertosono ruas Ngawi-Wilangan telah sah beroperasi dan dirancang sepanjang total 87,02 kilometer, Jalan Tol Ngawi-Kertosono dibagi dalam empat seksi pengerjaan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha swasta nasional mengeluhkan proyek pembangunan konstruksi masih didominasi oleh anak-cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar mengatakan, meski telah ada Keputusan Pemerintah yang mengatur BUMN hanya boleh mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, hal tersebut masih belum efektif.

Sebab, anak-cucu perusahaan BUMN masih mengerjakan proyek pembangunan konstruksi di bawah Rp 100 miliar. Hal tersebut membuat perusahaan swasta nasional minim proyek.

"Problemnya pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN. Padahal sebelum kabinet baru ada Kepmen, BUMN hanya mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, Oke benar realisasinya. Tapi anak usahanya, cicitnya, itu di bawah Rp 100 miliar. Akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa. Semacam ada monopoli," kata La Ode Saiful Akbar di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Anak Usaha BUMN Sektor Logistik Bakal Digabung Jadi Satu

Selain itu La Ode menyebut, proyek- proyek konstruksi dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta juga masih menuai banyak kendala. Dia mengungkap, sering terjadi keterlambatan biaya.

"Pembayaran bukan paling cepat 3 bulan, itu syukur-syukur. Kadang 6 bulan. Kami pengusaha swasta yang meminjam ke bank pembayarannya jadi lambat, berdampaklah pada peningkatan NPL (non performing loan)," tutur La Ode.

Padahal sebetulnya kata La Ode, perbankan bisa langsung menyentuh pengusaha konstruksi, bukan melalui pihak ketiga seperti BUMN.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi, Dirut BEI Ingin Lebih Banyak BUMN Melantai di Bursa

Kendati demikian, masih ada masalah lain yang perlu diperhatikan saat pihak swasta meminjam dana ke perbankan. Menurutnya, perbankan harus menyederhanakan proses kepada swasta agar mampu bersaing dan turut andil dalam proyek-proyek besar.

"Problem lagi ketika mengajukan ke perbankan, kami mengerjakan project paling lama 6-8 bulan, sementara bunga yang kita dapat 12-13 persen per tahun," ujar La Ode.

"Ketika kami mengajukan ke perbankan, seharusnya bank cukup dengan kontrak untuk bisa mendapat jaminan. Tapi malah diminta lagi jaminan tambahan harus ada tanah, aset, bangunan yang nilainya 120 persen dari nilai kontrak. Nah disitulah yang harus diperhatikan," pungkas La Ode.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dorong Kenaikan Investasi di Luar Jawa



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

Whats New
Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Rilis
Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Spend Smart
IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

Whats New
Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Smartpreneur
Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Whats New
BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X