Menurut Ekonom, Investasi Asing yang Masuk Harus Terus Dikontrol

Kompas.com - 05/11/2019, 08:05 WIB
Ilustrasi shutterstock.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal menggenjot investasi di sektor produktif. Nantinya, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia harus menggandeng mitra lokal.

Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, dia setuju dengan hal itu. Sebab selama ini PMA yang masuk ke Indonesia selalu 100 persen milik asing, tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan lokal.

Idealnya mitra lokal memegang 25 persen dari 100 persen milik asing.

"Misalnya dalam negeri sebagai partner. Kita kan selama ini enggak pernah partner, selalu 100 persen asing. Kalau ada partner (lokal) kan bisa lebih bagus tuh," kata Ekonom Senior INDEF Aviliani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Realisasi PMA di Industri Makanan dan Minuman Capai 68,72 Juta Dollar AS

Aviliani menyebut, cara tersebut efektif untuk menghilangkan transfer pricing dan justru membentuk transfer pengetahuan.

Selain itu, tabungan Indonesia untuk menggali investor domestik masih kurang, sehingga PMA harus bisa dimanfaatkan dengan partner lokal tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita lihat tabungan terhadap GDP kita itu masih kurang jadi kèliatannya kalau mau menggali dari domestik, uangnya yang enggak ada. Untuk menghilangkan transfer pricing, perlu ada metode baru PMA (dengan partner lokal) sehingga bisa membuat engage di dalam negeri seperti transfer knowledge," ucap Aviliani.

Tak hanya itu, Aviliani mengatakan BKPM harus selalu mengontrol PMA di Indonesia, baik yang sudah puluhan tahun maupun yang baru berdiri.

Fungsi kontrol berguna untuk meninjau kinerja perusahaan (PMA) yang selalu mengeluh tidak pernah mendapat pendapatan selama puluhan tahun.

Baca juga: BKPM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Asing ke Indonesia Positif

"Yang kedua kontrol. Mereka itu (PMA) benar apa enggak. Masa ada yang ngaku 30 tahun rugi terus kan tanda tanya. Perusahaan 5 tahun rugi saja sudah mempertimbangkan tutup, kenapa yang 30 tahun masih mau berdiri?" kata Aviliani.

Untuk itu, Aviliani menyarankan BKPM harus memiliki fungsi kontrol disamping fungsi perizinan.

"Nah ini yang memang (harus) dikakukan Pak Bahlil (Kepala BKPM) untuk melihat kembali PMA yang sudah ada sejauh mana. Jangan cuma kasih izin tapi enggak pernah ditinjau lagi," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Whats New
IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

Whats New
Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Whats New
Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Whats New
Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Rilis
Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Whats New
Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Whats New
BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Whats New
Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Work Smart
Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.