Ketua Komisi XI Berharap Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Target

KOMPAS.com - Ketua Komisi XI Dito Ganundito berharap target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komisi XI DPR RI juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN 2019.

Adapun mitigasi itu mencakup sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

"Komisi XI meminta Menkeu untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 yang meliputi sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan,” ujar Dito Ganundito dalam pernyataan tertulis, Selasa (5/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan evaluasinya terhadap perekonomian nasional tahun ini.

Evaluasi itu disampaikan saat rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Senin (4/11/2019) di Kompleks Parlemen.

Pertumbuhan ekonomi global

Menkeu menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil di atas 5 persen. Dia pun membandingkannya dengan beberapa negara ASEAN.

Singapura juga sempat mengalami pertumbuhan negatif, imbuh dia, meski terakhir hanya 0,1 persen.

Lantas, Vietnam masih cukup tinggi walau juga didera sedikit pelemahan. Begitu juga, ia menambahkan, dengan Filipina dan Thailand.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, lanjut Sri Mulyani, beberapa mengalami penurunan.

Bahkan, Amerika Serikat yang termasuk dalam kategori kuat dari sisi pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan akibat kondisi tersebut.

Jerman mengalami pertumbuhan negatif, meskipun terakhir hanya tumbuh 0,4 persen.

Sementara itu, Tiongkok yang biasanya tumbuh 7 persen, diperkirakan hanya akan mencapai pertumbuhan 5,5 persen hingga akhir 2019.

“Eropa, Inggris, Jepang, dan India bahkan merosot tajam di kisaran 5 persen," ujar Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, pada umumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Namun demikian, stakeholder tetap perlu mewaspadai kondisi tersebut.

Inovasi

Selain itu, rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan menyepakati pembentukan lima panitia kerja (panja), yakni Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Panja Pembiayaan APBN.

"Pembentukan kelima Panja di atas terkait permintaan Komisi XI DPR agar Menkeu Sri Mulyani memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif," kata Dito.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa jajarannya akan mendalami berbagai permasalahan yang berkembang dalam raker dengan mengundang eselon 1 Kementerian Perhuhungan untuk Rapat Dengar Pendapat ( RDP).