Insentif Pajak UMKM Masih Dikeluhkan, Teten Ingin Negosiasi Kemenkeu

Kompas.com - 05/11/2019, 20:13 WIB
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memberikan keterangan pers mengenai gebrakan UMKM selama masa jabatannya di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memberikan keterangan pers mengenai gebrakan UMKM selama masa jabatannya di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah setahun berjalan, insentif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) rupanya masih menjadi beban. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki.

Sejak diterapkan pertengahan tahun 2018 lalu, pajak UMKM sebesar 0,5 persen tersebut hingga kini masih dipersoalkan karena menghambat peningkatan perekonomian UMKM. Apalagi saat ini, UMKM menjadi fokus utama Kemenkop UKM agar bisa merambah ke skala internasional atau global.

"Insentif pajak termasuk fasilitas. Sekarang 0,5 persen untuk UMKM itu masih dikeluhkan oleh pelaku. Karena itu masih dihitung dari omzet, bukan dari kebutuhan," ujarnya dalam konfrensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Sekadar diketahui, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM sebesar 0,5 persen atas omzet Rp4,8 miliar per tahun ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Aturan ini sebagai pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013. Di dalam PP 23/2013 tertulis aturan bahwa penurunan tarif PPh Final 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Selanjutnya, aturan tersebut mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dikenakan selama 7 tahun, WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, dan untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Langkah untuk mengatasi keluhan tersebut, pihaknya akan menjadwalkan untuk bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan yang membuat kebijakan pajak. Agar memberikan keringanan pajak kepada para pelaku UMKM supaya bisa mendongkrak perekonomian Indonesia pada segmen tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi ini yang mau kita negosiasikan ke Kementerian Keuangan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Ada 33.000 Lapangan Kerja Baru Berkat Indonesia Jadi Presidensi G20

Bakal Ada 33.000 Lapangan Kerja Baru Berkat Indonesia Jadi Presidensi G20

Whats New
Menhub Resmi Perkenalkan I-Motion, Apa Itu?

Menhub Resmi Perkenalkan I-Motion, Apa Itu?

Whats New
 Menhub Ajak Milenial Jadi Pelopor Gerakan Sadar Keselamatan Berlalu Lintas

Menhub Ajak Milenial Jadi Pelopor Gerakan Sadar Keselamatan Berlalu Lintas

Rilis
PMI Manufaktur RI 53,9, Kemenkeu: Langkah Pengendalian Pandemi Membuahkan Hasil

PMI Manufaktur RI 53,9, Kemenkeu: Langkah Pengendalian Pandemi Membuahkan Hasil

Rilis
Metrodata Gandeng Amazon Web Services Sediakan Layanan Transformasi dengan Cloud

Metrodata Gandeng Amazon Web Services Sediakan Layanan Transformasi dengan Cloud

Whats New
Berkat Sinergi dan Inovasi dalam Pemulihan Ekonomi, Gojek Raih Bank Indonesia Award 2021

Berkat Sinergi dan Inovasi dalam Pemulihan Ekonomi, Gojek Raih Bank Indonesia Award 2021

BrandzView
Ini Kata Luhut Soal Persiapan Program 5 DPSP 2022

Ini Kata Luhut Soal Persiapan Program 5 DPSP 2022

Whats New
Ini Cara Listing di LandX, UKM Bisa Dapat Modal dari Berbagai Investor

Ini Cara Listing di LandX, UKM Bisa Dapat Modal dari Berbagai Investor

Rilis
Daftar UMK Bali 2022: Badung Terbesar, Melebihi UMK Denpasar 2022

Daftar UMK Bali 2022: Badung Terbesar, Melebihi UMK Denpasar 2022

Whats New
Erick Thohir Tutup 74 Anak-Cucu BUMN,  Terbanyak dari Pertamina dan Telkom

Erick Thohir Tutup 74 Anak-Cucu BUMN, Terbanyak dari Pertamina dan Telkom

Whats New
Gandeng UI, LPS Tingkatkan Pemahaman Publik Terkait Penjaminan Simpanan

Gandeng UI, LPS Tingkatkan Pemahaman Publik Terkait Penjaminan Simpanan

Rilis
AFPI: Tahun Ini Cukup Menantang Bagi Industri Fintech

AFPI: Tahun Ini Cukup Menantang Bagi Industri Fintech

Whats New
Tel Aviv Ambil Alih Posisi Hong Kong sebagai Kota Termahal di Dunia

Tel Aviv Ambil Alih Posisi Hong Kong sebagai Kota Termahal di Dunia

Whats New
Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagaimana Menghitungnya?

Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagaimana Menghitungnya?

Work Smart
Mengenal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Tujuan Berdirinya

Mengenal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Tujuan Berdirinya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.