Lagi, Pemerintah Kebanjiran Tawaran Utang Lewat SUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali kebanjiran tawaran utang kali ini lewat lelang Surat Utang Negara (SUN). Kemarin pemerintah melelang SUN dengan target indikatif Rp 15 triliun. 

Namun penawaran yang masuk mencapai Rp 67,9 triliun, atau naik 453 persen dari target indikatif yang ditentukan pemerintah.

Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Rabu (6/11/2019), penawaran terbanyak datang untuk seri FR0082 yang mencapai Rp 12 triliun.

Baca juga: PLN Akan Terbitkan Surat Utang Global Setara Rp 21 Triliun

Sementara itu tawaran untuk seri SPN03200206, SPN12201106, FR0081, FR0080, FR0083 dan FR0076 masing-masing Rp 12 triliun Rp 11,9 triliun, Rp 8,5 triliun, Rp 4,5 triliun, Rp 10,4 triliun dan Rp 2,3 triliun.

Namun meski kebanjiran tawaran, pemerintah hanya menarik utang Rp 24,2 triliun saja. Jumlah ini masih dalam kisaran target pemerintah. Sebab target indikatif Rp 15 triliun sementara target maksimal Rp 30 triliun.

"Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp24.2 triliun," seperti dikutip dari siaran pers, DJPPR.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik 8,8 Persen Jadi Rp 5.569 Triliun

Surat utang Indonesia memang kian menarik bagi para investor. Selain menawarkan imbal hasil yang cukup baik, pemerintah juga mendapatkan kepercayaan investor. Apalagi lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan peringkat surat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB pada 31 Mei 2019.

Pada periode yaang sama tahun lalu, S&P hanya mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB- saja. Adapun jumlah utang pemerintah terus membengkak dalam 5 tahun terakhir.

Hingga akhir Agustus 2019, angkanya sudah mencapai Rp 4.680 triliun, atau 29,8 pesen dari PDB nasional. Padahal pada akhir 2014 lalu, utang pemerintah ada di angka Rp 2.608 triliun. Artinya, sudah ada kenaikan Rp 2.072 triliun utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir.

Baca juga: Lembaga Riset AS Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Jawaban BPS