Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya...

Kompas.com - 06/11/2019, 15:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan peluang kepada pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Hal ini karena BUMN dan anak-anak usahanya masih mendominasi proyek pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir.

"BUMN jangan ambil semuanya. Berikan peluang bagi swasta termasuk pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur," kata Presiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengakui, banyak kontraktor lokal yang mengeluh soal dominasi BUMN di sektor konstruksi. Padahal, dia telah berkali-kali mengimbau BUMN untuk memprioritaskan swasta terlebih dahulu sebelum proyek tersebut diambilalih oleh BUMN.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Dorong Kenaikan Investasi di Luar Jawa

"Selalu banyak sekali kontraktor lokal berkeluh kesah pada saya, 'Pak, kok semuanya diambil BUMN?'. Saya sudah perintahkan ini enggak sekali dua kali," ujar Jokowi.

Dia pun berharap, peran serta swasta dalam pembangunan dan percepatan proyek infrastruktur semakin terlihat dalam 5 tahun ke depan.

"Saya harapkan 5 tahun ke depan pihak swasta bisa berperan sedemikian banyak. Saya berpesan, tolong talangkan, tolong beri prioritas pada swasta dulu. Kalau swasta tidak mau menyentuhnya, baru BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pengusaha swasta di bidang konstruksi mengeluhkan proyek pembangunan konstruksi masih didominasi oleh BUMN. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar.

Dia bilang, meski telah ada Keputusan Pemerintah (Kepmen) yang mengatur BUMN hanya boleh mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, hal tersebut masih belum efektif.

Sebab, anak-anak perusahaan BUMN masih mengerjakan proyek pembangunan konstruksi di bawah Rp 100 miliar. Hal tersebut membuat perusahaan swasta nasional minim proyek.

"Problemnya pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN. Padahal sebelum kabinet baru ada Kepmen, BUMN hanya mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, Oke benar realisasinya. Tapi anak usahanya, cicitnya, itu di bawah Rp 100 miliar. Akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa. Semacam ada monopoli," kata La Ode Saiful Akbar di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Selain itu La Ode menyebut, proyek-proyek konstruksi dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta juga masih menuai banyak kendala. Dia mengungkap, sering terjadi keterlambatan biaya.

"Pembayaran BUMN paling cepat 3 bulan, itu syukur-syukur. Kadang 6 bulan. Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank pembayarannya jadi lambat, berdampaklah pada peningkatan NPL (non performing loan)," tutur La Ode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com