Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya...

Kompas.com - 06/11/2019, 15:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan peluang kepada pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Hal ini karena BUMN dan anak-anak usahanya masih mendominasi proyek pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir.

"BUMN jangan ambil semuanya. Berikan peluang bagi swasta termasuk pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur," kata Presiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengakui, banyak kontraktor lokal yang mengeluh soal dominasi BUMN di sektor konstruksi. Padahal, dia telah berkali-kali mengimbau BUMN untuk memprioritaskan swasta terlebih dahulu sebelum proyek tersebut diambilalih oleh BUMN.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Dorong Kenaikan Investasi di Luar Jawa

"Selalu banyak sekali kontraktor lokal berkeluh kesah pada saya, 'Pak, kok semuanya diambil BUMN?'. Saya sudah perintahkan ini enggak sekali dua kali," ujar Jokowi.

Dia pun berharap, peran serta swasta dalam pembangunan dan percepatan proyek infrastruktur semakin terlihat dalam 5 tahun ke depan.

"Saya harapkan 5 tahun ke depan pihak swasta bisa berperan sedemikian banyak. Saya berpesan, tolong talangkan, tolong beri prioritas pada swasta dulu. Kalau swasta tidak mau menyentuhnya, baru BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pengusaha swasta di bidang konstruksi mengeluhkan proyek pembangunan konstruksi masih didominasi oleh BUMN. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar.

Dia bilang, meski telah ada Keputusan Pemerintah (Kepmen) yang mengatur BUMN hanya boleh mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, hal tersebut masih belum efektif.

Sebab, anak-anak perusahaan BUMN masih mengerjakan proyek pembangunan konstruksi di bawah Rp 100 miliar. Hal tersebut membuat perusahaan swasta nasional minim proyek.

"Problemnya pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN. Padahal sebelum kabinet baru ada Kepmen, BUMN hanya mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, Oke benar realisasinya. Tapi anak usahanya, cicitnya, itu di bawah Rp 100 miliar. Akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa. Semacam ada monopoli," kata La Ode Saiful Akbar di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Selain itu La Ode menyebut, proyek-proyek konstruksi dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta juga masih menuai banyak kendala. Dia mengungkap, sering terjadi keterlambatan biaya.

"Pembayaran BUMN paling cepat 3 bulan, itu syukur-syukur. Kadang 6 bulan. Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank pembayarannya jadi lambat, berdampaklah pada peningkatan NPL (non performing loan)," tutur La Ode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com