Kementerian Apa yang Paling Banyak Diadukan soal CPNS?

Kompas.com - 06/11/2019, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman menyebut sejumlah aduan yang mereka terima setelah seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 lalu.

"Tahun lalu itu banyak sekali laporan atau aduan yang diterima, hampir 2.000 aduan," ucap Anggota Ombudsman Laode Ida di gedung Ombudsman Indonesia di Jakarta, Rabu (06/11/2019)

Laode mengatakan Ombudsman menerima laporan atau aduan baik dari peserta maupun calon peserta CPNS.

Sementara kementerian yang paling banyak diadukan adalah Kementerian Hukum dan HAM.

"Kementerian yang teradu itu paling banyak Kemenkumham. Ada datanya di kami itu," kata Laode

Baca juga: Menurut Ombudsman, Ini Hal Baru dalam Seleksi CPNS 2019

Setelah kementerian, ada juga pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan terkait seleksi CPNS.

"Kalau daerah paling banyak DKI Jakarta. Jadi tapi hampir setiap daerah itu ada pengaduan," ujarnya

Agar masalah tidak terulang, maka Ombudsman membentuk tim khusus dan melakukan koordinasi.

Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian pendidikan dan budaya selaku pembuat soal seleksi dan BKN terkait upaya antisipasi pelayanan terhadap pelamar CPNS supaya lebih baik.

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS 2019

Pembentukan tim tersebut merupakan penerapan dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resesi Global di Depan Mata, Waktunya Kurangi Investasi dan Simpan Uang Tunai?

Resesi Global di Depan Mata, Waktunya Kurangi Investasi dan Simpan Uang Tunai?

Whats New
Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Whats New
Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Whats New
Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Whats New
BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

Whats New
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Whats New
Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Whats New
Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Whats New
Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.