[POPULER MONEY] Kementerian yang Paling Banyak Diadukan | Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 07/11/2019, 06:00 WIB
Para peserta seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan mengikuti ujian kompetensi dasar di Gedung Maria Convention Hall, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017). KOMPAS/RADITYA HELABUMIPara peserta seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan mengikuti ujian kompetensi dasar di Gedung Maria Convention Hall, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera membuka rekrutmen PNS. Ada ribuan posisi yang ditawarkan dalam proses tersebut.

Terkait dengan rekrutmen PNS, ombudsman mengevaluasi pelaksanaan penerimaan PNS pada 2018. Dari evaluasi tersebut, ada sejumlah kementerian yang paling banyak diadukan oleh peserta.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (7/11/2019). Berita lainnya adalah soal proses pemindahan Ibu Kota. Berikut daftar lima berita terpopuler sepanjang hari kemarin:

1. Kementerian Apa yang Paling Banyak Diadukan soal CPNS?

Ombudsman menyebut sejumlah aduan yang mereka terima setelah seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) tahun 2018 lalu.

"Tahun lalu itu banyak sekali laporan atau aduan yang diterima, hampir 2.000 aduan," ucap Anggota Ombudsman Laode Ida di gedung Ombudsman Indonesia di Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Laode mengatakan Ombudsman menerima laporan atau aduan baik dari peserta maupun calon peserta CPNS. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya Memindahkan Istana...

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimatan bukan hanya sekadar perpindahan tempat.

Menurut Jokowi, ibu kota baru akan mengalami banyak perubahan baik tempat dan sistem kerja yang digunakan.

"Ini bukan hanya semata-mata memindahkan istana namun kami akan membangun kota yang smart dan metropolitan," ujar Presiden saat pembukaan acara Indonesia Infrastructure Week di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi menyebutkan, ada beberapa aspek yang akan diubah. Pertama adalah sistem kerja, sistem kerja dipastikan akan berbeda dengan sistem kerja sebelumnya. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya...

Presiden Joko Widodo mengimbau Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) untuk memberikan peluang kepada pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X