Ruang Perbaikan Infrastruktur Masih Terbuka Lebar, Ini Sebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang masif dalam 5 tahun ke depan dipandang bakal terus berlanjut, meski pertumbuhan alokasi belanja infrastruktur tidak sepesat beberapa tahun belakangan.

Keberlanjutan itu bisa dicapai bila terdapat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor swasta lokal maupun asing.

Sinergi tersebut diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara.

Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar mengatakan, pembangunan infrastruktur juga terus berlanjut mengingat ketersediaan infrastruktur belum merata di seluruh Tanah Air. Padahal, pembangunan yang merata diperlukan untuk menurunkan biaya logistik.

"Ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air sangat diperlukan untuk menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN," kata Feb dalam siaran pers, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: BI Sebut Tiga Tantangan Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

Data menunjukkan, biaya logistik Indonesia masih tinggi alias sebesar 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka itu bahkan lebih tinggi dari Vietnam dengan biaya logistik sebesar 20 persen, Thailand 15 persen, Filipina 13 persen, dan Malaysia 13 persen.

"Hal inilah yang mendasari pemerintah masih memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang semakin baik," ucap Feb.

Selain itu kata Feb, pembangunan infrastruktur masih terbuka lebar ditunjukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah merencanakan alokasi belanja mencapai Rp 423,3 triliun atau naik 5,9 persen dari target 2019 sebesar Rp 399,7 triliun.

Di sisi lain, kualitas infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain di ASEAN. Dari 600.000 kilometer total jalan, total jalan yang diaspal masih di bawah 60 persen.

Sedangkan Malaysia misalnya, 75 persen dari 300.000 kilometer total jalan telah teraspal. Belum lagi Thailand yang 100 persen sudah teraspal sepenuhnya.

"Hal inilah yang mendasari, kami berkeyakinan ke depan ruang untuk perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas masih akan berlanjut dengan tidak hanya mengandalkan anggaran negara semata," ujar Feb.

Baca juga: Dorong Infrastruktur, ADB Beri Pinjaman ke RI 100 Juta Dollar AS

Adapun dalam 5 tahun belakangan, data World Bank memperlihatkan infrastruktur index Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Indonesia melaju dari peringkat 60 menjadi peringkat ke-52 tahun 2017-2018.

Peringkat tersebut membawa Indonesia lebih naik ketimbang India dengan peringkat 66 dan Filipina dengan peringkat 97.

Untuk menaikkan peringkat lagi, Bappenas telah memperkirakan memerlukan total belanja infrastruktur sekitar Rp 6.421 triliun untuk periode 2020 – 2024.

Dari total kebutuhan pendanaan, pemerintah mengandalkan anggaran negara sekitar 37 persen, BUMN sekitar 21 persen, dan swasta sekitar 42 persen.

"Disinilah perlunya kerja sama seluruh pihak baik pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk duduk bersama menciptakan kepastian hukum dan investasi, agar saling tertarik dan melengkapi dalam pembangunan," pungkasnya.