Kepala BPS: Kami Tidak Boleh Memihak!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan harga mati yang harus dipegang teguh oleh lembaganya.

Adapun independensi yang dimaksud adalah tidak ada pemihakan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) atau siapapun, sekalipun data tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan maupun sebaliknya.

"BPS tidak boleh ada pemihakan, harus mencerminkan apa yang ada di lapangan," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: BPS: Pengangguran Meningkat, Lulusan SMK Mendominasi

Dia mengaku, menjadi independen memang tidak mudah bagi pihaknya. Tiap merilis data statistik, selalu ada pihak yang tidak suka hasilnya maupun yang menyukai hasilnya. Meski begitu, independensi tetap jadi kunci BPS menyajikan data.

"Banyak pertanyaan menjadi independen susah enggak? Ya enggak gampang. Saya enggak bilang susah, tapi memang enggak gampang. Tiap merilis data, selalu dilihat dari dua sisi. Ada pihak yang enggak suka dan ada yang suka. Dan di sana lah tantangan bagaimana kita mengeluarkan data dan tetap diterima," ucap Suhariyanto.

Dia menjelaskan, dalam penyajian data, pihaknya harus selalu mengacu pada petunjuk (guidance) yang telah ditentukan secara global. Misalnya saja, untuk menghitung inflasi, BPS harus mengacu penghitungan manual global disandingkan dengan consumer price.

"Jadi seluruh Kepala Badan Statistik selalu menghadiri pertemuan di New York untuk penghitungan. Ada (aturan) manual di sana yang mengacu konsep metodologi baku dan harus diacu oleh seluruh negara," tutur dia.

Baca juga: BPS Sebut Jumlah Pengangguran Turun sejak 2015 hingga 2019

Ketika angka tersebut dirilis, BPS tidak serta-merta seenaknya memanipulasi data. Suhariyanto mengatakan, ada pihak-pihak terkait seperti Forum Masyarakat Statistik yang mengawasi BPS.

Belum lagi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang datang minimal setahun sekali untuk melihat perkembangan data.

"Jadi mereka akan cek data. Ekonom juga pasti akan mengecek data itu. Sekali lagi BPS harus independen, meskipun enggak gampang. Meskipun harus diakui masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dilakukan," sebutnya.

Sebelumnya, BPS dituding memanipulasi data PDB. Lembaga riset asal AS, Capital Economic sempat mempertanyakan keaslian data tersebut. Menurut lembaga itu, berdasarkan data-data yang mereka himpun seharusnya laju perekonomian Indonesia lebih lambat.

Menanggapi hal itu, Suhariyanto mengatakan pihaknya selalu diawasi oleh Forum Masyarakat Statistik dan IMF dalam setiap penyajian data. Dia berkata, jika BPS melakukan sesuatu yang tidak wajar, maka bukan hanya BPS yang menggadaikan kredibilitasnya.

"Kalau saya sampai melakukan sesuatu, akan ketemu oleh IMF, dan kalau itu terjadi, yang malu bukan hanya BPS. Sebagai contoh misalnya Argentina, 2005 kalian boleh cek di internet, 2005-2014 diduga angka inflasi dimanipulasi. Dan itu menjadi ditinggalkan, karena satu angka enggak dipercaya, menjadi enggak ada trust. Saya tidak akan membiarkan itu. Bukan hanya BPS, tapi kredibilitas dari negara," ujar dia.

Baca juga: BPS Ingatkan Persepsi Anti-Korupsi Masyakarat Indonesia Menurun