Sriwijaya Mengaku Rekening Perusahaannya Diblokir Garuda Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai Sriwijaya Air mengaku rekening perusahaannya diblokir oleh pihak Garuda Indonesia. Adapun pemblokiran disebabkan karena putusnya hubungan kerja sama antar keduanya.

Akibatnya, operasional perusahaan sempat terganggu. Begitupun pelayanan kepada penumpang yang sempat terlantar hari ini karena delay-nya penerbangan.

"Rekening Sriwijaya Air diblokir sama Garuda Indonesia. Gimana perusahaan bisa kerja? Itu jadi impact juga kepada pelayanan," kata pengacara dan shareholder Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Ini Penyebab Kisruh Garuda-Sriwijaya Versi Yusril Ihza Mahendra

Selain pemblokiran, Sriwijaya Air mengaku bekerja sama dengan Garuda Indonesia justru membuat utang semakin membengkak. Padahal, maksud dari kerja sama tersebut adalah membantu Sriwijaya Air untuk mampu melunaskan utang-utangnya.

Pembengkakan utang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya soal maintenance pesawat. Sejak bergabung dengan Garuda Indonesia, maintenance maskapai Sriwijaya Air ditangani oleh GMF AeroAsia dengan biaya yang jauh lebih mahal. Padahal sebelumnya, Sriwijaya kerap mengerjakan maintenance sendiri.

Selain itu, para kru pesawat harus tinggal di hotel, padahal Sriwijaya Air mengaku memiliki asrama untuk menampung kru penerbangan.

"Menurut persepsi Sriwijaya, utang malah bertambah dan membengkak selama dikelola oleh Garuda. Maksud dari kerja sama ini kan untuk meningkatkan kapabilitas Sriwijaya agar bisa membayar utangnya kepada BUMN," tuturnya.

Baca juga: Kementan-BPS Rujuk, RI Akan Punya Data Pertanian Baru

Untuk itu, pihaknya bakal melakukan audit dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung untung rugi yang diklaim masing-masing perusahaan.

"Pihak Sriwijaya mengatakan utang malah tambah membengkak. Sementara Garuda Indonesia menganggap utang malah berkurang 18 persen. Ya sudah kita audit saja pakai BPKP," ujar Yusril.

Saat ini, perusahaan sepakat untuk meneruskan kerja sama sementara selama 3 bulan ke depan. Nantinya, perjanjian kerja sama juga akan direvisi untuk menghindari konflik kepentingan.

"Dua-duanya ingin untung, ingin sama-sama maju tapi ada hal juga yangg lebih dipertimbangkan. Kalau memang mau kerja sama legalnya itu harus diatur dengan benar supaya tidak terjadi konflik kepentingan," pungkasnya.

Baca juga: Istimewa, Luhut dan 2 Menteri Lain Diberi Keleluasan Revisi Anggaran