Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kompas.com - 08/11/2019, 18:37 WIB
KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diminta untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan, cantrang. Permintaan itu muncul dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lantas apa jawab Edhy? Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut. Pasalnya, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Ia memilih untuk lebih dulu mendengarkan aspirasi para nelayan sebelum mengambil keputusan.

"Aspirasi cantrang saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Saya janji akan ketemu dengan masyarakatnya, mengajak dialog, kami pertemukan dulu," ucapnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Edhy yakin setelah melakukan pendekatan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para nelayan, ia bisa membuat keputusan terkait penggunaan cantrang. Namun, Edhy belum berani menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran saya. Dan sebaliknya, saya juga harus mendengarkan. Jadi, tunggu tanggal mainnya teman-teman! Kami tahu bukan tugas yang mudah. Dan kami pasti bisa laksanakan," ujarnya.

Kendati belum bisa menargetkan keputusan tersebut, Edhy tetap harus segera bergerak cepat. Lantaran perizinan pelarangan penggunaan cantrang akan berakhir pada Februari 2020.

Bila nantinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah harus memeberikan opsi lain bagi para nelayan sebagai pengganti cantrang.

Baca juga: KPK Lelang 4 Mobil Bupati dan Kadis Korup, Mulai Rp 40 Jutaan...

"Secepatnyalah (keputusan soal cantrang). Kami enggak bisa nunggu-nunggu. Perpanjangannya habis bulan Februari, maka harus ada keputusan. Kalau sama sekali tidak ada, harus ada alat gantinya," kata dia.

Ia menjanjikan program yang bakal digulirkan selama masa kepemimpinannya akan berpihak terhadap nelayan. Seperti diketahui, pelarangan penggunaan alat cantrang ini telah diefektifkan sejak Menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung namun ada juga yang menolaknya. Kini kelanjutan kebijakkan itu masih teka teki, apakah akan dilanjutkan atau justru dicabut.

Baca juga: Cerita Edhy Prabowo, Tak Dukung Jokowi di Pilpres tapi Dapat Jatah Menteri KKP



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

INACA Minta Pemda Tidak Hambat Pemulihan Sektor Penerbangan

INACA Minta Pemda Tidak Hambat Pemulihan Sektor Penerbangan

Whats New
Promo Hypermart Jelang HUT RI, Ada Diskon 17 Persen

Promo Hypermart Jelang HUT RI, Ada Diskon 17 Persen

Spend Smart
AP II Sebut Jumlah Penumpang Pesawat Meningkat Signifikan

AP II Sebut Jumlah Penumpang Pesawat Meningkat Signifikan

Whats New
Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Work Smart
Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Work Smart
Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Work Smart
Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Work Smart
Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Whats New
Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Work Smart
Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Whats New
Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

Rilis
Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Work Smart
Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X