Diberi Keistimewaan, Luhut Akan Segera Revisi Anggaran Kementerian

Kompas.com - 08/11/2019, 20:57 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan segera merevisi anggaran kementerian yang ia pimpin. Ia mengaku sudah mengadakan rapat dengan para deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Hal ini disampaikan Luhut setelah kementerian yang ia pimpin diberikan "keistimewaan" sehingga leluasa merevisi anggaran meski DIPA APBN 2020 sudah diketok. Hal ini lantaran terjadinya perubahan nomenklatur.

"Ya itu yang lagi kami omongin. Jadi nanti kalau besok Senin sudah kami putusin berarti kami langsung revisi anggaran," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Luhut soal Pertemuan dengan Prabowo: Kami Bernostalgila...

Sebagai hasil rapat hari ini, Luhut menerangkan dirinya telah memberi usulan posisi inspektorat akan diubah menjadi eselon I. Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) pun akan langsung berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Tadi baru kita rapatkan dengan para deputi. Kita nanti berubah menjadi 6 deputi. Kemudian ada yang kita usulin supaya inspektorat itu jadi eselon 1, kemudian Bakamla di bawah kami, karena merupakan pusat keamanan laut," tutupnya.

Namun saat ditanya anggaran mana yang akan diubah, Luhut mengaku belum tahu anggaran apa dalam kementeriannya yang harus diubah.

Seperti diketahui, Kementerian yang dipimpin Luhut adalah salah satu kementerian yang menerima perubahan nomenklatur di periode kedua Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kementerian yang semula bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut  ditambah kewenanganya dengan mengkoordinasikan bidang investasi. Hal ini membuat namanya berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pemerintah pun memberikan keleluasaan kepada kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur untuk merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020.

Keleluasan merevisi anggaran itu diberikan karena pemerintah sedang menggodok program-program prioritas lima tahun ke depan.

Alhasil, Kemenko kemaritiman dan investasi yang dipimpin Luhut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat merevisi DIPA 2020.

Baca juga: Airlangga: Ekonomi RI Melambat tapi Lebih Baik Dibanding Malaysia, Singapura...



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X