Percepatan Sertifikasi Halal Bisa Dongkrak Ekspor RI

Salah satunya adalah mempersenjatai diri dengan sertifikasi halal. Ini merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk dapat tembus pasar halal internasional.

Baca juga: Sertifikasi Halal, Industri Kecil Perlu Subsidi

Adapun Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Sukoso mengatakan, sertifikasi halal bersifat strategis.

Sebab, secara historis, isu-isu terkait halal atau tidaknya suatu produk berpotensi menurunkan produksi secara signifikan.

"Di samping itu, potensi industri halal global juga sangat besar dan telah memicu berbagai negara di dunia, bahkan negara yang bukan mayoritas muslim, untuk berlomba-lomba memanfaatkan peluang yang ada dan berupaya menjadi pemain utama dalam industri halal global. Sertifikasi halal ini menjadi urgent dan perlu segera dilakukan agar pelaku usaha di Indonesia dapat menangkap peluang yang ada," jelas Sukoso.

Terkait sertifikasi halal, pemerintah melalui UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, mewajibkan pelaku usaha mencantumkan sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH sejak 17 Oktober 2019.

"Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas terkait sertifikasi halal. Tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong terimplementasinya kebijakan ini," terang Sukoso.

Baca juga: Produk Hewan Impor Wajib Miliki Label dan Sertifikat Halal

Diharapkan pelaku usaha yang bergerak di industri halal dapat melakukan sertifikasi halal sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Makanan dan minuman harus bersertifikat halal 5 tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktiber 2019.

"Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian dan BPOM," tutur dia.