Bertemu Menhub, Pemprov Maluku Minta Kapal Laut dan Perbaikan Bandara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku mendapatkan beberapa usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Usulan tersebut diungkapkan setelah Budi mengumpulkan para walikota dan bupati yang berada di Provinsi Maluku di Kementerian Perhubungan pada Selasa (12/11/2019).

Pemprov Maluku, kata Budi, meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. Salah satunya meminta penambahan kapal laut.

“Kita akan mengoptimasikan kapal-kapal di sana yang selama ini tidak direvitalisasi, akan kita optimalkan. Ada 4 kapal (akan direvitalisasi), lalu kita bangun satu kapal baru dan tambahkan satu kapal lagi,” ujar Budi.

Baca juga: Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta, Ini Penjelasan Menhub

Budi menambahkan, nantinya akan ada enam kapal laut yang akan beroperasi di perairan Maluku. Kapal tersebut nantinya akan dioperasikan oleh pemerintah daerah.

“Nanti kapal-kapal tersebut akan dikelola dan dioperasikan oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),” kata Budi.

Mengenai konektivitas udara, lanjut Budi, Pemprov Maluku meminta sejumlah bandara untuk direvitalisasi. Sebab, selama ini bandara-bandara yang ada di sana hanya bisa didaratkan oleh pesawat perintis.

“Ada beberapa yang minta dilakukan pembangunan yaitu di Kabupaten Seram Barat dan Seram Timur. Kita akan lihat potensinya untuk dibangun bandara. Kalau dilihat ada potensi, maka perencanaan akan kita selesaikan,” ucap mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.

Baca juga: Kemenhub Operasikan 31 Kapal Perintis di Maluku dan Maluku Utara

Selain di dua kabupaten tersebut, Pemprov Maluku juga meminta landas pacu di Bandara Bandaneira diperpanjang.

“Itu juga kita upayakan melakukan evaluasi untuk berikan perpanjangan agar pesawat ATR bisa mendarat di sana,” ujarnya.