Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat Kemenaker Sering Didemo Buruh Saat Mau Revisi UU Ketenagakerjaan

Kompas.com - 13/11/2019, 09:02 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Siti Kustiatuti mengungkapkan uneg-unegnya atau curhat lantaran pemerintah kerap didemo buruh saat mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Kemenaker, revisi UU Ketenagakerjaan perlu dilakukan sebagai langkah menyiapkan pekerja untuk menyongsong era teknologi digital.

"Kami lakukan revisi Undang-Undang Nomor 13, bapak ibu tahu kejadiannya? Kantor kami didemo tiap kali sama serikat pekerja. Itu yang kami alami sehingga kami berpikirnya, era digitalisasi ketika harusnya itu disiapkan dengan baik malah banyak ditolak," katanya dalam acara KOMPAS100 Women Leaders Discussion, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Tips Cepat Login dan Unggah Dokumen ke Web Pendaftaran CPNS 2019

Alasan lain perlunya revisi undang-undang tersebut yakni bertujuan untuk menarik minat investor di sektor ketenagakerjaan. Dana investor ini nantinya akan dikelola untuk pelatihan atau pelatihan kemampuan tenaga kerja.

"Saya informasikan, menurut presiden Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu dianggap kaku. Karena apa? Pertama, investor nggak bisa masuk. Alasannya, undang-undang tersebut terlalu banyak menyulitkan investor," ucapnya.

"Misalnya, pekerja itu di PHK, berapa kali lipat yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian, untuk izin-izin perusahaan apakah dia harus menunggu, itu terlalu berbelit-belit," lanjut Siti memberikan contoh dari aturan itu.

Baca juga: Adidas Tutup Dua Pabrik Canggih Miliknya

Oleh karena itu, menurutnya, revisi UU Ketenagakerjaan harus dilakukan demi menggapai investasi berkelanjutan. Selain itu, vokasi harus terus dipercepat terutama di lokasi yang sulit dijangkau.

"Bagaimana caranya investasi berkelanjutan? Satu, merevisi undang-undang ketenagakerjaan agar tidak kaku menurut Pak Jokowi. Yang kedua, pelatihan. Bagi lokasi yang sulit diakses, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan mobile kredibel unit untuk datang ke lokasi desa-desa terpencil untuk melatih tenaga kerja yang ada," paparnya.

Baca juga: Otomatisasi Digital, 46 Juta Pekerjaan Baru Akan Muncul

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com