Curhat Kemenaker Sering Didemo Buruh Saat Mau Revisi UU Ketenagakerjaan

Kompas.com - 13/11/2019, 09:02 WIB
Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, Siti Kustiatuti memaparkan sejumlah tantangan pada event KOMPAS 100 Women Leaders Discussion, yang berlangsung di Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIDirektur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, Siti Kustiatuti memaparkan sejumlah tantangan pada event KOMPAS 100 Women Leaders Discussion, yang berlangsung di Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Siti Kustiatuti mengungkapkan uneg-unegnya atau curhat lantaran pemerintah kerap didemo buruh saat mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Kemenaker, revisi UU Ketenagakerjaan perlu dilakukan sebagai langkah menyiapkan pekerja untuk menyongsong era teknologi digital.

"Kami lakukan revisi Undang-Undang Nomor 13, bapak ibu tahu kejadiannya? Kantor kami didemo tiap kali sama serikat pekerja. Itu yang kami alami sehingga kami berpikirnya, era digitalisasi ketika harusnya itu disiapkan dengan baik malah banyak ditolak," katanya dalam acara KOMPAS100 Women Leaders Discussion, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Tips Cepat Login dan Unggah Dokumen ke Web Pendaftaran CPNS 2019

Alasan lain perlunya revisi undang-undang tersebut yakni bertujuan untuk menarik minat investor di sektor ketenagakerjaan. Dana investor ini nantinya akan dikelola untuk pelatihan atau pelatihan kemampuan tenaga kerja.

"Saya informasikan, menurut presiden Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu dianggap kaku. Karena apa? Pertama, investor nggak bisa masuk. Alasannya, undang-undang tersebut terlalu banyak menyulitkan investor," ucapnya.

"Misalnya, pekerja itu di PHK, berapa kali lipat yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian, untuk izin-izin perusahaan apakah dia harus menunggu, itu terlalu berbelit-belit," lanjut Siti memberikan contoh dari aturan itu.

Baca juga: Adidas Tutup Dua Pabrik Canggih Miliknya

Oleh karena itu, menurutnya, revisi UU Ketenagakerjaan harus dilakukan demi menggapai investasi berkelanjutan. Selain itu, vokasi harus terus dipercepat terutama di lokasi yang sulit dijangkau.

"Bagaimana caranya investasi berkelanjutan? Satu, merevisi undang-undang ketenagakerjaan agar tidak kaku menurut Pak Jokowi. Yang kedua, pelatihan. Bagi lokasi yang sulit diakses, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan mobile kredibel unit untuk datang ke lokasi desa-desa terpencil untuk melatih tenaga kerja yang ada," paparnya.

Baca juga: Otomatisasi Digital, 46 Juta Pekerjaan Baru Akan Muncul

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X