Berbasis Digital, Kartu Pra-Kerja Jokowi Diluncurkan Awal 2020

Kompas.com - 13/11/2019, 15:13 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa  pemerintah akan menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja. Rencanannya kartu tersebut akan diluncurkan pada 2-3 bulan mengatang.

Seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Rabu (13/11/2019), Airlangga mengatakan bahwa KIP akan berbasis digital. Adapun total anggarannya mencapai Rp 10 triliun.

“Rencana sistemnya berbasis digital dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital," ujarnya seperti dikutip dari Setkab.go.id.

"Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” sambung Airlangga.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Menhub Disinggung Soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Nantinya pemerintah akan menggandeng lembaga-lembaga pelatihan, baik milik kementerian maupun swasta, dalam sistem pelatihan KIP.

Pemerintah juga akan membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama," kata dia.

"Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” sambung Airlangga.

Baca juga: Pasca-Bom Medan, Menhub Minta Rekrutmen Ojol Diperketat

Airlangga Hartarto menyebut pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah akan mempersiapkan Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang berhak.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja," kata dia.

Baca juga: Bertemu Erick Thohir, Ahok Akan Masuk di Salah Satu BUMN

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X