Berbasis Digital, Kartu Pra-Kerja Jokowi Diluncurkan Awal 2020

Kompas.com - 13/11/2019, 15:13 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa  pemerintah akan menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja. Rencanannya kartu tersebut akan diluncurkan pada 2-3 bulan mengatang.

Seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Rabu (13/11/2019), Airlangga mengatakan bahwa KIP akan berbasis digital. Adapun total anggarannya mencapai Rp 10 triliun.

“Rencana sistemnya berbasis digital dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital," ujarnya seperti dikutip dari Setkab.go.id.

"Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” sambung Airlangga.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Menhub Disinggung Soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Nantinya pemerintah akan menggandeng lembaga-lembaga pelatihan, baik milik kementerian maupun swasta, dalam sistem pelatihan KIP.

Pemerintah juga akan membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama," kata dia.

"Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” sambung Airlangga.

Baca juga: Pasca-Bom Medan, Menhub Minta Rekrutmen Ojol Diperketat

Airlangga Hartarto menyebut pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah akan mempersiapkan Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang berhak.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja," kata dia.

Baca juga: Bertemu Erick Thohir, Ahok Akan Masuk di Salah Satu BUMN



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Earn Smart
Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Whats New
DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X