Sri Mulyani Minta Pejabat Daerah Tak Wira-wiri untuk Perjalanan Dinas

Kompas.com - 14/11/2019, 17:30 WIB
Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti rendahnya efisiensi pengelolaan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Adapun dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tersebut menyumbang hampir 70 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu yang menurut dia membuat pengelolaan dana transfer daerah kurang efisien adalah porsi belanja pegawai yang tinggi, yaitu mencapai 36 persen dari keseluruhan rata-rata belanja pemerintah daerah.

"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri," ujar Sri Mulyani ketika memberi sambutan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Di Depan Pejabat Daerah, Sri Mulyani Kembali Singgung soal Desa Fiktif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebutkan, porsi perjalanan dinas pemerintah daerah cukup besar, yaitu mencapai 13,4 persen dari APBD.

Untuk itulah, Presiden Joko Widodo pun meminta antar-kementerian lembaga untuk mengatur agar sosialisasi pejabat daerah bisa lebih terkoordinasi.

Tak hanya soal belanja pegawai dan perjalanan dinas, belanja jasa kantor pun memiliki porsi yang cukup besar di dalam APBD. Sri Mulyani mengatakan, alokasi APBD untuk belanja jasa kantor oleh pemerintah daerah rata-rata mencapai 17,5 persen.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri. Itu belum belanja pegawai tadi 36 persen. Jadi hampir 70 persen (APBD) untuk mengurusi orang-orang pemda," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Bengkak

Sri Mulyani pun meminta agar pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengelola anggarannya. Tak hanya per kelompok belanja juga, tetapi juga lebih fokus dalam melakukan program-program pemerintahan daerah.

"Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam. Padahal, Pak Presiden mengatakan fokus saja," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X