Sri Mulyani Minta Pejabat Daerah Tak Wira-wiri untuk Perjalanan Dinas

Kompas.com - 14/11/2019, 17:30 WIB
Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti rendahnya efisiensi pengelolaan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Adapun dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tersebut menyumbang hampir 70 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu yang menurut dia membuat pengelolaan dana transfer daerah kurang efisien adalah porsi belanja pegawai yang tinggi, yaitu mencapai 36 persen dari keseluruhan rata-rata belanja pemerintah daerah.

"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri," ujar Sri Mulyani ketika memberi sambutan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Di Depan Pejabat Daerah, Sri Mulyani Kembali Singgung soal Desa Fiktif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebutkan, porsi perjalanan dinas pemerintah daerah cukup besar, yaitu mencapai 13,4 persen dari APBD.

Untuk itulah, Presiden Joko Widodo pun meminta antar-kementerian lembaga untuk mengatur agar sosialisasi pejabat daerah bisa lebih terkoordinasi.

Tak hanya soal belanja pegawai dan perjalanan dinas, belanja jasa kantor pun memiliki porsi yang cukup besar di dalam APBD. Sri Mulyani mengatakan, alokasi APBD untuk belanja jasa kantor oleh pemerintah daerah rata-rata mencapai 17,5 persen.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri. Itu belum belanja pegawai tadi 36 persen. Jadi hampir 70 persen (APBD) untuk mengurusi orang-orang pemda," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Bengkak

Sri Mulyani pun meminta agar pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengelola anggarannya. Tak hanya per kelompok belanja juga, tetapi juga lebih fokus dalam melakukan program-program pemerintahan daerah.

"Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam. Padahal, Pak Presiden mengatakan fokus saja," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Whats New
Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X