Wakil Ketua Komisi IV DPR: Kami Akan Dorong Kapal Sitaan Dihibahkan ke Nelayan

Kompas.com - 15/11/2019, 05:00 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam kembali tenggelamkan 6 kapal ikan asing (KIA) dari tiga negara yang mencuri ikan di perairan Indonesia. DOK PUTRAKejaksaan Negeri (Kejari) Batam kembali tenggelamkan 6 kapal ikan asing (KIA) dari tiga negara yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menanggapi terkait pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang hendak menghentikan kebijakan penenggelaman kapal ilegal fishing.

Dia menduga, hal itu dilakukan karena anggaran untuk menenggelamkan kapal illegal fishing tersebut memakan biaya yang besar.

"Jangan-jangan harga penenggelaman lebih mahal daripada dihibahkan?" kata Daniel kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Luhut: Kalau Perlu Ditenggelamkan, Ya Ditenggelamkan...

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut lebih mendukung kapal illegal fishing diberikan kepada nelayan ketimbang harus dimusnahkan. Karena itu akan menumbuhkan perekonomian para nelayan.

"Kemudian, kita akan mendorong kapal sitaan untuk dihibahkan ke nelayan, tidak usah dilelang. Dihibahkan saja untuk Koperasi nelayan. Kalau dilelang tidak ada artinya kok buat negara," ujarnya.

Mengenai peraturan perundang-undangan perikanan yang direvisi, pihak DPR memastikan akan menyelesaikannya dalam rentang waktu hingga dua tahun. Dan UU Perikanan ini akan dibahas pada Senin (18/11/2019) nanti di Lembaga Parlemen Eksekutif.

Baca juga: Edhy Prabowo: Kapal yang Kabur Saat Akan Ditangkap, Kami Tenggelamkan

Namun, pihaknya membantah masih lemahnya sektor kelautan dan perikanan bukan pada aturan, tetapi pengawasan. Sehingga dia meminta kepada Kementerian KKP agar mempertegas tindakan dalam ilegal fishing.

"Sebenarnya, yang lemah itu adalah di pengawasan dan tindakan hukum harus diperkuat. Peraturannya sudah lengkap, cuma yang lemah pengawasannya," ucapnya.

Sementara, pengamat perikanan Abdul Halim berpendapat, kapal illegal fishing yang disita kemudian dihibahkan kepada nelayan tentunya butuh upaya lagi untuk memberikan edukasi serta pelatihan. Pasalnya, kapal yang disita tersebut memiliki kapasitas yang besar, sebesar 30 GT.

"Kalaupun diserahkan kepada nelayan, tidak serta-merta bisa mengoperasikan itu. Karena pasti memerlukan adaptasi-adaptasi kapal dan alat tangkap yang digunakan," kata Abdul.

Baca juga: Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X