[POPULER MONEY] Ahok Jadi Bos BUMN | 5 Instansi Favorit CPNS 2019

Kompas.com - 15/11/2019, 05:33 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar mengenai bakal masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke jajaran pimpinan sebuah BUMN menjadi berita populer Money Kompas.com, Kamis (14/11/2019). Ahok disebut-sebut bakal menjadi direksi atau komisaris sebuah perusahaan pelat merah.

Selain itu, berita tentang 5 instansi dan formasi yang paling diincar pada CPNS 2019 juga menarik perhatian pembaca Money Kompas.com.

Berikut 5 berita populer Money Kompas.com yang masih layak disimak pagi ini.

1. Jadi Bos BUMN, Ahok Cocok Ditempatkan di Perusahaan yang Jalankan PSO

Basuki Tjahaja Puranama atau Ahok digadang-gadang akan menjadi pimpinan di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Menanggapi hal itu, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai sosok Ahok tak cocok jika ditempatkan di perusahaan plat merah yang bersinggungan dengan peraturan internasional.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi international yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” ujar Toto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Di BUMN mana Ahok cocok ditempatkan? Baca selengkapnya di sini.

2. Lima Instansi dan Formasi Favorit CPNS 2019

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 tahun ini direspon positif oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Mengutip Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), per Rabu sore (13/12/19), ada lima instansi favorit dengan jumlah pelamar terbanyak tahun ini.

Apa saja instansi dan formasi favorit CPNS 2019? Baca selengkapnya di sini.

3. Masuk ke BUMN, Ahok Diminta Ubah Gaya Komunikasinya

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya jika nantinya benar-benar dipilih jadi bos perusahaan di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Politisi Partai Gerindra ini berharap saat memimpin perusahaan BUMN, Ahok tak lagi sama seperti saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Mengapa Ahok dipandang perlu ubah gaya komunikasi? Baca di sini.

4. Ini Dua Posisi yang Dianggap Cocok Diemban Ahok di BUMN

Peneliti Alpha Resarch Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cocok untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) atau PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, dua perusahaan ini memiliki tantangan besar, baik dari sisi finansial maupun tata kelola korporasi.

Dua perusahaan pelat merah ini juga dipandang menjadi sarang mafia, mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.

Mengapa Ahok cocok di dua BUMN tersebut? Cek selengkapnya di sini.

5. Sri Mulyani: Mungkin Indonesia Butuh 540 Menteri Keuangan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil para kepala daerah yang tak bisa menyesuaikan diri dengan dinamika besaran anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, mungkin dibutuhkan 540 menteri keuangan yang di tempatkan di setiap daerah untuk mengelola anggaran yang dinamis.

"Makanya mungkin kita butuh menteri keuangan lebih dari 540 di masing-masing daerah tuh sehingga bisa tuh kelola naik turun (anggaran)," ujarnya di depan pimpinan pemerintah daerah dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mengapa Sri Mulyani soroti anggaran untuk pemerintah daerah? Baca di sini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X