Hingga Oktober 2019, Impor Cangkul RI Tembus Rp 1,49 Miliar

Kompas.com - 15/11/2019, 12:42 WIB
Pengrajin Pandai Besi di Dusun Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Memproduksi Alat Pertanian Jumat (8/11/2019) KOMPAS.COM/MARKUS YUWONOPengrajin Pandai Besi di Dusun Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Memproduksi Alat Pertanian Jumat (8/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2019 Indonesia telah mengimpor cangkul dengan total berat impor mencapai 292.444 kilogram (292 ton).

Impor yang berasal dari China dan Jepang tersebut secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 106.127 dollar AS atau setara dengan Rp 1,49 miliar (kurs: Rp 14.000 per dollar AS).

Berdasarkan data BPS tersebut dirinci, sebagian besar impor tersebut berasal dari China dengan total berat mencapai 292.437 kilogram (292,43 ton) dengan nilai 106.062 dollar AS. Selain itu, ada pula impor cangkul dari Jepang dengan berat total 7 kg dengan nilai 65 dollar AS.

Secara historis, impor cangkul dari China cenderung mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif.

Baca juga: Kemendag Klaim Tidak Ada Impor Cangkul

Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2018, total nilai impor cangkul mengalami peningkatan drastis hingga 4.000 persen dari 794 dollar AS menjadi 33.889 dollar AS.

Adapun pada tahun 2015, nilai impor cangkul dari China ke Indonesia sebesar 6.589 dollar AS, kemudian meningkat menjadi 187.064 dollar AS di tahun 2016, dan merosot tajam jadi 794 dollar AS di tahun 2017.

Adapun di tahun-tahun sebelumnya, impor cangkul dari Jepang elum terjadi dan baru dilakukan tahun ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat heran akan impor cangkul.

Jokowi menyayangkan kenapa barang sejenis cangkul yang dapat diproduksi di Indonesia saja masih harus didatangkan dari luar negeri.

Baca juga: Kadin: Mestinya Cangkul Enggak impor, Malu-maluin...

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebab, kendati barang impor lebih murah, dari sisi penyediaan lapangan kerja, impor merugikan. Impor akan melambatkan pertumbuhan lapangan kerja.

Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri daripada barang impor.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X