Hingga Oktober 2019, Impor Cangkul RI Tembus Rp 1,49 Miliar

Kompas.com - 15/11/2019, 12:42 WIB
Pengrajin Pandai Besi di Dusun Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Memproduksi Alat Pertanian Jumat (8/11/2019) KOMPAS.COM/MARKUS YUWONOPengrajin Pandai Besi di Dusun Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Memproduksi Alat Pertanian Jumat (8/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2019 Indonesia telah mengimpor cangkul dengan total berat impor mencapai 292.444 kilogram (292 ton).

Impor yang berasal dari China dan Jepang tersebut secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 106.127 dollar AS atau setara dengan Rp 1,49 miliar (kurs: Rp 14.000 per dollar AS).

Berdasarkan data BPS tersebut dirinci, sebagian besar impor tersebut berasal dari China dengan total berat mencapai 292.437 kilogram (292,43 ton) dengan nilai 106.062 dollar AS. Selain itu, ada pula impor cangkul dari Jepang dengan berat total 7 kg dengan nilai 65 dollar AS.

Secara historis, impor cangkul dari China cenderung mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif.

Baca juga: Kemendag Klaim Tidak Ada Impor Cangkul

Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2018, total nilai impor cangkul mengalami peningkatan drastis hingga 4.000 persen dari 794 dollar AS menjadi 33.889 dollar AS.

Adapun pada tahun 2015, nilai impor cangkul dari China ke Indonesia sebesar 6.589 dollar AS, kemudian meningkat menjadi 187.064 dollar AS di tahun 2016, dan merosot tajam jadi 794 dollar AS di tahun 2017.

Adapun di tahun-tahun sebelumnya, impor cangkul dari Jepang elum terjadi dan baru dilakukan tahun ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat heran akan impor cangkul.

Jokowi menyayangkan kenapa barang sejenis cangkul yang dapat diproduksi di Indonesia saja masih harus didatangkan dari luar negeri.

Baca juga: Kadin: Mestinya Cangkul Enggak impor, Malu-maluin...

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebab, kendati barang impor lebih murah, dari sisi penyediaan lapangan kerja, impor merugikan. Impor akan melambatkan pertumbuhan lapangan kerja.

Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri daripada barang impor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.