Satgas Waspada Investasi Polisikan Kampoeng Kurma

Kompas.com - 15/11/2019, 17:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Waspada Investasi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran investasi ilegal berkedok perkebunan atau penanaman pohon dan sejenisnya. Imbauan ini menyusul adanya investasi bodong yang dilakukan oleh Kampoeng Kurma.

Satgas Waspada Investasi juga menyatakan bahwa Kampoeng tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan investasi perkebunan.

“Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan investasi perkebunan ilegal Kampoeng Kurma yang telah diumumkan pada 28 April 2019, karena diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu kami mendorong agar korban segera membuat laporan kepada Kepolisian RI,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2019).

Diketahui, Kampoeng Kurma melakukan skema perdagangan dengan cara cash and carry atau harga barang dibayar terlebih dahulu. Mengetahui adanya tindakan curang (fraud), maka OJK segera bertindak.

“Satgas sudah mengajukan pemblokiran situsnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, Satgas juga telah melaporkan Kampung Kurma kepada Bareskrim Polri,” ujarnya.

Kampoeng Kurma modusnya menawarkan investasi unit lahan pohon kurma dengan skema 1 unit lahan seluas 400-500 meter persegi ditanami lima pohon kurma dan akan menghasilkan Rp 175 juta per tahun.

Selanjutnya, pohon kurma mulai berbuah pada usia 4–10 tahun dan akan terus berbuah hingga usia pohon 90-100 tahun.

Menurut Tongam, modus seperti itu tidak rasional karena menjanjikan imbal hasil tinggi dalam jangka waktu singkat, tidak ada transparansi terkait penggunaan dana yang ditanamkan, dan tidak ada jaminan pohon kurma yang ditanam tersebut.

Sebelum melakukan investasi masyarakat diminta memahami hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

- Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

- Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Whats New
Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Whats New
Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Whats New
Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Whats New
Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.