Soal Aliran Dana ke Desa Fiktif, Kemenkeu Tunggu Verifikasi Kemendagri

Kompas.com - 18/11/2019, 17:19 WIB
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) sedang menunggu verifikasi mendalam dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) terkait adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima menyampaikan, pihaknya masih memeriksa lebih lanjut mengenai aliran dana desa. Pasalnya, terdapat indikasi dana desa mengalir ke desa-desa fiktif yang tak berpenduduk.

"Kami saat ini masih menunggu data berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), itu sedang diverifikasi mendalam ," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Astera mengatakan, Kemendagri saat ini sedang melakukan verifikasi jumlah desa yang selama ini telah menerima dana desa. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui dengan pasti jumlah desa yang memang memenuhi kriteria dan jumlah desa yang fiktif. 

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Tarik Dana Desa dari Desa Fiktif

"Posisi total berapa desa yang fiktif itu belum clear. Nanti jumlah detailnya tergantung Kemendagri," katanya. 

Kemenkeu sendiri telah menyalurkan dana desa senilai Rp 51,96 triliun, atau 74,23 persen dari pagu alokasi per 31 Oktober 2019. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 16,96 persen (yoy).

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat mengatakan bakal membekukan aliran dana yang masuk ke dalam anggaran desa fiktif.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyampaikan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab mengembalikan dana desa jika terbukti di wilayahnya terdapat dana yang mengalir ke desa fiktif.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer ya kami ambil lagi, melalui siapa? Ya pemerintah daerahnya dong," ujar dia ketika memberi sambutan di Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menteri KKP: Saya Merasa 5 Tahun Ini Ada Sesuatu yang Janggal...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X