Industri Pariwisata Butuh Peran Serta Kita Semua...

KONDISI perekonomian global yang tengah tidak menentu dan cenderung melambat seakan memberikan berkah bagi dunia pariwisata di Indonesia.

Guna dapat bertahan dalam guncangan ekonomi global, pemerintah bertekad untuk meningkatkan ekspor dan mendatangkan investasi ke Indonesia, yang salah satunya dari sektor pariwisata.

Industri pariwisata menjadi sektor andalan dalam mendatangkan wisatawan luar negeri untuk menambah devisa negara. Tidak hanya itu, sektor pariwisata diharapkan juga dapat menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui supply chain penunjang pariwisata.

Target besar telah ditetapkan yaitu jumlah kunjungan wisatawan manca negara sejumlah 18,5 juta orang dan wisatawan nusantara sebanyak 312 juta orang. Agar lebih spesifik, pemerintah juga memberikan target devisa sebesar 19 miliar dollar AS-21 miliar dollar AS dan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,8 persen.

Pada APBN tahun anggaran 2020 pariwisata merupakan salah satu sektor utama pembangunan nasional. Kesungguhan pemerintah terlihat dalam APBN 2020 alokasi anggaran untuk sektor pariwisata telah ditetapkan sebesar Rp 10,17 triliun, meningkat 6 kali lipat dari alokasi 2019 (Rp 1,69 T).

Baca juga: Jika Jadi Menteri Pariwisata, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Wishnutama

Kementerian yang terlibat dan mendapat alokasi anggaran pariwisata selain Kementerian Pariwisata yaitu Kemen PUPR, Kemenhub, KLHK, Kemen ESDM, Kemendes PDTT dan Kemendikbud.

Dana ini nantinya akan digunakan untuk fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang antara lain terdiri atas pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata Luar Negeri.

Untuk itu, pemerintah RI memutuskan untuk melakukan percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas yaitu pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika.

Selain kawasan tersebut, pemerintah juga telah mengalokasikan dana pada APBN 2020 untuk pembangunan amenitas kawasan pariwisata di 186 daerah serta pembangunan atraksi daya tarik wisata di 306 daerah. Tak hanya itu, alokasi anggaran juga ditransfer melalui transfer ke daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah disahkan Undang-Undang APBN dimana salah satu bagian dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp 856,94 triliun.

TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp 72 triliun. Adapun transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Otsus dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pengalokasian DAK fisik ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi anggota DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan tata kelola keuangan negara yang baik.

DAK fisik pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp72,25 triliun. Dari total tersebut, dialokasikan juga untuk bidang pariwisata sebesar Rp1 triliun. Sementara dari DAK Non Fisik, dialokasikan dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp284,3 miliar.

Terlepas dari tugas utama yang berada di pundak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri pariwisata tidak bisa digarap hanya oleh kementerian tersebut. Sebagai contoh adalah obyek wisata di Labuan Bajo.

Baca juga: Perbankan dan BI Bakal Kembangkan Pariwisata Jadi Sektor Ekonomi Tersendiri

Diperlukan koordinasi dan sinergi pelayanan dari semua pihak mulai dari kedatangan wisatawan di Bandara (Kementerian Perhubungan), perjalanan menuju ke hotel (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat), kunjungan ke obyek wisata (Kementerian Pariwisata), makan dan minum (Pemerintah Daerah), koneksi internet (Kementerian Komunikasi dan Informasi), faktor keamanan (Polri/Pemda) dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan.