KILAS

Mudahkan Perizinan Usaha, Kemendag Kembangkan SIMPKTN

Kompas.com - 19/11/2019, 15:01 WIB
Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan Sinkronisasi Mutu Kinerja LPK, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (19/11/2019). DOK. Humas Kemendag Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan Sinkronisasi Mutu Kinerja LPK, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (19/11/2019).

KOMPAS.com – Saat ini pemerintah sedang mengembangkan layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) melalui portal Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN).

Direktur Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono menjelaskan, SIMPKTN mencakup beberapa layanan.

“Sistem tersebut mencakup aplikasi perizinan, pendaftaran, pengaduan konsumen, dan pengawasan di lingkungan Ditjen PKTN yang terintegrasi,” kata Veri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Chatib: Teruskan Perampingan Perizinan Usaha

Lebih lanjut, kata Veri, SIMPKTN juga menyediakan aplikasi pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

NPB merupakan identitas barang yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, serta merupakan dokumen persyaratan yang diperlukan sebelum barang diimpor atau diperdagangkan.

Untuk memperoleh NPB, pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI yang diterbitkan LPK sebagai dokumen pernyataan jaminan mutu produk.

Baca juga: Sanksi Bagi Pelumas Tanpa SNI

Dengan adanya integrasi antara aplikasi NPB dan LPK di dalam portal SIMPKTN, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran NPB tanpa datang ke kantor Kementerian Perdagangan ( Kemendag).

“Dengan adanya kemudahan tersebut, pelaku usaha dituntut lebih disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga konsistensi mutu produk yang telah disertifikasi,” kata Veri.

Integrasi kedua aplikasi tersebut juga memudahkan Kemendag dalam melakukan pembinaan kepada LPK terdaftar dan menjamin kredibilitas serta validitas dokumen SPPT-SNI.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menuntut pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan pelayanan yang cepat dan prima untuk rakyat.

Mulai diberlakukan

Kemendag melalui Ditjen PKTN menyelenggarakan Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan Sinkronisasi Mutu Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X