Luhut: Saya Enggak Mau Lihat Investasi dengan Teknologi Kelas 2...

Kompas.com - 19/11/2019, 17:07 WIB
Menko maritim Luhut saat berada di Hotel Pullman Rina Ayu LarasatiMenko maritim Luhut saat berada di Hotel Pullman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah tak mau menerima investasi yang tidak membawa teknologi first class dan ramah lingkungan.

"Syarat saya sebutkan tadi kami enggak mau melihat (investasi) teknologi kelas dua yang datang ke Indonesia," ujarnya di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Pernyataan Luhut bukan tanpa alasan. Sebab ia mengatakan, saat ini Indonesia terus berupaya untuk mencapai tujuan Paris Agreement. Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional yang mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020.

Baca juga: Luhut Sebut Potensi Investasi UEA di RI Capai Rp 2.282 Triliun

Kesepakatan ini menyebutkan bahwa negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

Luhut menyampaikan kalau Indonesia sampai sekarang masih melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai persetujuan paris tersebut.

"Kami masih lakukan perbaikan- perbaikan, penggunaan mobil listrik salah satu, penggunaan biodiesel supaya mengurangi fosil, penggunaan listrik dari matahari angin, geothermal," kata dia.

Baca juga: Kalah di Pengadilan, Pemerintah Harus Kembalikan Pajak Rp 22 Triliun

Selain itu Luhut juga mengatakan kalau pemerintah sedang membangun proyek baterai lithium di Morowali, Sulawesi Tengah. Nantinya pabrik tersebut menggunakan 70 persen raw material dari Indonesia.

"Potensi pengembangan kendaraan listrik sangat tinggi karena kita punya semua raw material," kata Luhut.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memiliki baterai lithium untuk penggunaan kendaraan listrik pada 2021 atau 2022 dari proyek tersebut. Meski begitu, Ia mengatakan kalau pemerintah akan tetap memperhatikan dari sisi lingkungannya.

Baca juga: Edhy Prabowo Akan Kaji Reklamasi Teluk Benoa yang Dibatalkan Susi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X