30 Investor Jepang Lirik Megaproyek Ibu Kota Baru RI

Kompas.com - 20/11/2019, 05:30 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda didampingi 30 imvestor mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan hari ini, Selasa (19/11/2019).

Rupanya, mantan perdana menteri serta 30 investor itu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, setidaknya terdapat 3 proyek yang dilirik para investor itu, salah satunya yakni megaproyek pembangunan ibu kota baru Indonesia kota baru di Kalimantan Timur.

"Mantan Prime Minister Fukuda bawa tim 30 orang investor jepang, dia mau investasi di Indonesia. (Proyeknya) kereta api Jakarta-Surabaya, kemudian Patimban, dan mereka ingin terlibat (di proyek pembangunan) ibu kota baru," ujar Luhut di kantornya, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Rancang Ibu Kota Baru, Pemerintah Rekrut Konsultan Asing

Luhut menuturkan, ketertarikan investor Jepang terhadap proyek ibukota baru disinyalir karena mereka telah memiliki pengalaman membangun smart city dan green city.

"Mereka punya pengalaman smart city, green city. Mereka tertarik segala macam (di ibu kota baru). Itu mereka mau investasi green city, Presiden ingin futuristik ibu kota yang ramah lingkungan. Tinggal nanti kami pilah-pilah," tuturnya.

Adapun sejauh ini, kata Luhut, total dana asing yang telah masuk sekitar 3,2 miliar dollar AS. Dana itu masuk dari berbagai industri yang berniat menanamkan modal di Indonesia. Angka itu mampu menciptakan 50.000 hingga 100.000 lapangan pekerjaan.

Baca juga: Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Naik Awal 2020, Ini Kata Luhut

"Saya bilang yang private kemarin, ini ada 3,2 miliar dollar yang masuk dalam berapa industri, menciptakan lapangan kerja mungkin bisa sampai 50.000 sampai 100.000 dengan multiplier effect-nya," sebut Luhut.

Nantinya, investor yang masuk dalam kategori private sector, termasuk investor Jepang itu diperbolehkan menangani setengah proyek dari kebutuhan dana ibu kota baru yang sebesar Rp 460 triliun.

"Ya kan saya kira Rp 460 triliun (kebutuhan dana ibu kota baru). Jadi setengahnya mungkin bisa private sector yang masuk ya," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya Memindahkan Istana...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X