Desa Fiktif, Diperdebatkan Antar-Kementerian hingga Dana Desa Dibekukan

Kompas.com - 20/11/2019, 09:35 WIB
Ilustrasi desa fiktif ShutterstockIlustrasi desa fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik desa fiktif kembali muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan di depan komisi XI mengenai realisasi penyaluran dana desa pada 4 November lalu.

Ia mengungkapkan, kemunculan desa fiktif ini tidak lepas dari derasnya kucuran dana desa yang resmi disalurkan pemerintah setiap tahunnya. Bahkan, menurut laporan yang ia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang sengaja dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran dana desa secara rutin.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani, saat itu.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut nyatanya dibantah oleh koleganya sendiri di internal pemerintahan, baik di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).

Meski enggan menyebut desa fiktif, pihak Kemendagri mengakui keberadaan desa-desa dengan administrasi desa yang tak lengkap bahkan cacat hukum.

Baca juga : Verifikasi Desa Fiktif di Konawe Ditarget Rampung Akhir 2019

Berikut fakta-fakta terkait desa fiktif dan aliran dana desa yang dirangkum oleh Kompas.com:

1. Dibantah Menteri Desa dan Kemendagri

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah kabar adanya desa fiktif yang menerima anggaran dana desa. Menurut Abdul Halim, kementeriannya telah melakukan penelusuran terkait dugaan keberadaan desa fiktif ini.

"Sejauh ini belum ada," kata Mendes di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Halim menyampaikan, berdasarkan penelusuran tim Kementerian Desa, ada penduduk yang menghuni desa-desa yang diduga fiktif itu.

Ia mencontohkan Desan Konawe yang diduga sebagai desa fiktif.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X