Menteri KKP Edhy Prabowo: Saya Enggak Perlu Pencitraan...

Kompas.com - 21/11/2019, 10:53 WIB
KOMPAS.com/ Kiki Safitri Kiki SafitriKOMPAS.com/ Kiki Safitri

JAKARTA,KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk mengurangi illegal fishing di perairan Indonesia.

Pengganti Susi Pudjiastuti ini menegaskan, metodanya dalam mengatasi pencurian ikan tersebut akan lebih fokus lagi pada sistem yang sudah berjalan dengan penambahan-penambahan agar lebih baik. 

Selain penenggelaman, dia berencana menghibahkan kapal sitaan dari para pencuri ikan yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht).

“Penenggelaman kapal memang otomatis. Saya kan enggak bisa menghentikan penenggelaman. Masa ada kapal (illegal fishing) masuk saya biarkan?" kata Edhy saat membuka acara Dialog dan Makan Ikan Bersama di Gedung Mina Bahari KKP, Gambir Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Hampir Sebulan Jadi Menteri KKP, Apa Beda Edhy Prabowo dengan Susi?

"Intinya harus tetap sama dan saya mau lebih fokus lagi. Saya enggak perlu pencitraan karena saya menjalankan ini bukan untuk diri saya. Saya mau lebih fokus, selain menenggelamkan ada banyak hal yang harus kita lakukan,”  tambah dia.

Lebih lanjut Edhy mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin menghentikan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan di Indonesia.

Menurut dia, apa yang dilakukannya saat ini bukanlah semata untuk cari panggung.  Dirinya menjalankan instruksi Presiden Jokowi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ya kalau ada pelanggar, kita akan tenggelamkan dong. Yang melanggar dikasih tahu enggak mau, ya di tenggelamin tanpa putusan pengadilan. Kalau dia melawan, masa kita takut? Kita kan punya pasukan luar biasa,” ungkap Edhy.

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Kalau Sekadar Menenggelamkan, Kecil Buat Saya

Edhy menyebutkan, saat ini ada 72 kapal yang sudah berstatus inkracht.  Dari jumlah itu terdapat 45 kapal yang memiliki kondisi yang layak. Rencananya pihaknya akan menghibahkan kapal-kapal yang masih layak itu, baik untuk internal KKP, Kementerian terkait atau pun pihak ketiga.

“Kami masih minta dipelajari untuk rekomendasinya ke mana (akan dihibahkan). Kita ada 72 kapal, yang mana 45-nya masih dalam kondisi baik. Nah, ini mau diarahkan ke mana?” sebut Edhy.

Menurut Edhy, Menteri Keuangan Sri Mulyani merekomendasikan hibah kapal diberikan kepada kementerian terkait.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X