Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

Kompas.com - 21/11/2019, 16:13 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

 

Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya. Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Thohir tak perlu risau dengan adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dari serikat pekerja Pertamina.

Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina. Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.

Baca juga: Deputi BUMN Jadi Wadirut Bulog, Ini Kata Buwas

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengingatkan Serikat Pekerja Pertamina agar lebih dahulu melihat kinerja dari Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau akrab disapa Ahok.

Hal ini disampaikan Arya setelah ditanya ihwal adanya aksi penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok yang dikabarkan akan masuk ke struktur kepemimpinan di Pertamina.

"Ini clear banget ya soal bisnis. Jangan bawa-bawa politiklah ke urusan bisnis. Jadi, kami minta, kami harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu! Kalau Pak Ahok masuk (salah satu perusahaan BUMN) di mana, lihat dulu kerjaannya," kata Arya ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Jokowi Kembalikan Seluruh Perizinan Investasi ke BKPM, Menteri Harus Cabut 40 Aturan

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X