Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

Kompas.com - 21/11/2019, 16:13 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan mampu memberantas mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Sebab, menurut Marwan, untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok yang bersih. Sedangkan Ahok, lanjut dia, mempunyai rekam jejak yang buruk.

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, melainkan Roh Motor Perubahan

Marwan menilai masih ada kasus dugaan korupsi yang menyandung Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu kasusnya, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," kata Marwan.

Atas penilaian itu, Marwan secara tegas menolak jika Ahok akan dijadikan salah satu petinggi di perusahaan BUMN.

Baca juga: Pro-Kontra Ahok Jadi Bos BUMN

“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah,” ucap dia.

Sebelumnya, Ahok dikabarkan akan menempati posisi sebagai pejabat perusahaan BUMN. Namun, hingga kini belum diketahui pasti BUMN mana yang akan jadi tempat Ahok bekerja.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga sempat mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan badan usaha milik negara ( BUMN). Menurut dia, hal itu hanya akan menambah masalah baru.

Baca juga: Pengamat: Penolakan Ahok Jadi Dirut Pertamina Sangat Politis

 

Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya. Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Thohir tak perlu risau dengan adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dari serikat pekerja Pertamina.

Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina. Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.

Baca juga: Deputi BUMN Jadi Wadirut Bulog, Ini Kata Buwas

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengingatkan Serikat Pekerja Pertamina agar lebih dahulu melihat kinerja dari Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau akrab disapa Ahok.

Hal ini disampaikan Arya setelah ditanya ihwal adanya aksi penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok yang dikabarkan akan masuk ke struktur kepemimpinan di Pertamina.

"Ini clear banget ya soal bisnis. Jangan bawa-bawa politiklah ke urusan bisnis. Jadi, kami minta, kami harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu! Kalau Pak Ahok masuk (salah satu perusahaan BUMN) di mana, lihat dulu kerjaannya," kata Arya ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Jokowi Kembalikan Seluruh Perizinan Investasi ke BKPM, Menteri Harus Cabut 40 Aturan

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X