Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] 5 Formasi CPNS Kosong Pelamar | Ahok Bukan Malaikat

Kompas.com - 22/11/2019, 05:39 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 masih menarik perhatian pembaca Money Kompas.com, Kamis (21/11/2019). Tercatat ada 5 formasi CPNS yang masih kosong pelamar.

Selain itu, ada pula berita mengenai polemik masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke dalam jajaran pimpinan perusahaan BUMN.

Berikut 5 berita populer Money Kompas.com yang masih layak disimak pagi ini.

1. Update CPNS : Jumlah Pelamar CPNS 3,7 Juta, 5 Formasi Ini Masih Kosong Pelamar

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2019 tahun ini direspon positif oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sejak pembukaan pendaftaran, website http:// sscasn.bkn.co.id diserbu ribuan pendaftar.

Adapun jumlah peserta CPNS yang sudah membuat akun hingga Rabu (20/11/2019) yang sudah membuat akun berjumlah 3.770.401 orang pelamar. Sedangkan pelamar yang sudah mengisi formulir berjumlah 1.852.618 pelamar dan yang sudah submit adalah 962.808 pelamar.

Mengutip Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat update 5 instansi dan formasi favorit dengan jumlah pelamar terbanyak, antara lain sebagai berikut.

Selengkapnya, baca di sini.

2. Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, melainkan Roh Motor Perubahan

Masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke dalam salah satu jabatan direksi di perseroan badan usaha milik negara ( BUMN) menurut ekonom senior Indef, Faisal Basri, akan membawa ke arah perbaikan lebih baik.

Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.

"Kalau tanpa tim, ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui seusai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Selengkapnya, baca di sini.

3. Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 Triliun untuk Dukung Kartu Pra-Kerja

Pemerintah benercana mengeluarkan Rp 10 triliun untuk mendukung program kartu Pra-Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019), menjelaskan biaya tersebut termasuk untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang.

Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000.

Selengkapnya, baca di sini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com