Tuai Pro dan Kontra, Cocokkah Ahok Jadi Bos BUMN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang ‘bersih’.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan mampu memberantas mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, menurut Marwan, untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok yang bersih. Sedangkan Ahok, lanjut dia, mempunyai rekam jejak yang buruk.

Baca juga: Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Marwan menilai masih ada kasus dugaan korupsi yang menyandung Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu kasusnya, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," kata Marwan.

Atas penilaian itu, Marwan secara tegas menolak jika Ahok akan dijadikan salah satu petinggi di perusahaan BUMN.

“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah,” ucap dia.

Baca juga: Pro-Kontra Ahok Jadi Bos BUMN

Selain dinilai bukan sosok yang bersih, penunjukan mantan suami Veronica Tan itu sebagai bos BUMN juga mengandung unsur politis.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN.

“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mumpuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya  bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bhima.

Menurut dia, masih banyak sosok lain yang lebih berpengalaman di bisnis BUMN yang pantas menduduki posisi penting di perusahaan plat merah besar seperti Pertamina dan PLN selain Ahok.

Namun, dia enggan menjelaskan siapa sosok yang cocok menjadi petinggi di Pertamina dan PLN itu.

“Emang enggak ada orang lain dengan indikator tadi yang lebih cocok dibanding Ahok?” kata Bhima.

Baca juga: Bhima: Ahok Masuk BUMN Pasti Bukan karena Pertimbangan Ekonomi, tapi Politik

Bhima menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dipunyai seseorang jika ingin menjadi petinggi di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.

Pertama, orang tersebut harus berintegritas. Kedua, tak pernah tersangkut permasalahan hukum.

Ketiga, tak terafiliasi dengan partai politik. Keempat, harus memiliki memampuan komunikasi yang baik.

“Karena nanti BUMN akan bersentuhan dengan unit usaha lain, swasta, investor, kreditur. Itu kan dibutuhkan pola komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik juga bisa menjamin karyawan loyal dan punya satu visi yang sama dengan pimpinan,” ucap dia.

Tak hanya itu, pengangkatan Ahok jadi petinggi di BUMN dipandang akan menimbulkan masalah baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Ahok Masuk BUMN Hanya Akan Tambah Masalah

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan. Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki rekam jejak yang tidak mulus dalam kariernya. Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pro Ahok

Di tengah banyaknya kecaman soal pengangkatan Ahok, ada pula pihak-pihak yang yakin politisi PDI-P itu bisa membawa perubahan baik di tubuh BUMN.

Salah satunya datang dari peneliti senior INDEF, Faisal Basri. Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.

"Kalau tanpa tim, ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui seusai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual, akan terjadi chaos di tubuh internal. Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.

Baca juga: Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.

"Kan repot, diganjal terus karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, sekali lagi dia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadi hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.

"Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim," lanjutnya.

Selain itu, dari sederet perusahaan BUMN yang ada, Faisal menyebut dua perseroan yang harus menjadi fokus, yaitu PT PLN dan PT Pertamina.

Baca juga: Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, melainkan Roh Motor Perubahan

Pasalnya, kedua perusahaan ini memberikan kontribusi tertinggi di Kementerian BUMN. Apalagi, di mata publik, PLN dan Pertamina kerap menjadi ladang para mafia.

"Kalau itu dijaga tidak dirampok, sudah bagus banget karena itu dua perusahaan terbesar," ucapnya.

Dukungan kepada Ahok pun datang dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menilai Ahok memiliki kinerja yang bagus.

“Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut.