Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Komut Pertamina, Tugas Ahok Berantas Mafia Migas dari Hulu hingga Hilir

Kompas.com - 24/11/2019, 12:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berharap Ahok mesti segera berantas mafia hingga ke akar alias dari hulu hingga hilir.

"Jadi tugas pertama Ahok di Pertamina adalah melakukan operasi pemberantasan mafia migas dari hulu-hilir," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Ahok adalah Upaya Jokowi Berperang Melawan Mafia Migas...

Menurut Ferdy, Pertamina memang butuh pengawasan. Sebab, laba Pertamina masih lebih kecil ketimbang Petronas sebesar 11 miliar dollar AS di 2018. Hal itu membuat Pertamina termasuk perusahaan minyak kecil di dunia meski asetnya mencapai Rp 905,8 triliun di 2018.

Padahal kata Ferdy, dahulu tahun 1990 Petronas belajar dari pertamina bagaimana caranya mengolah lapangan-lapangan migas, menggunakan teknologi, dan berinovasi.

"Namun, seiring berjalan waktu, Petronas menyalip jauh Pertamina. Pertanyaannya adalah mengapa Pertamina sulit bersaing?" imbuhnya.

Baca juga: Erick Thohir Yakin Ahok Mampu Pelototi Direksi Pertamina

Ferdy menuturkan, hal tersebut terjadi karena masih adanya mafia migas yang memiliki jaringan kuat dan panjang. Dia bilang, mafia berharap RI tetap mengimpor BBM dan elpiji agar mereka mendapat untung sehingga tidak menginginkan produksi minyak Pertamina meningkat di sektor hulu.

"Mafia migas adalah kejahatan terbesar terhadap negara. Mafia migas membuat negara ini bergantung pada impor. Mafia tidak menginginkan Dirut Pertamina yang bersih dan menginginkan Dirut yang cenderung kompromistis," tegasnya.

Belum lagi soal mantan Direktur Utama Pertamina Energy Service (PES) Bambang Irianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa bulan lalu.

Baca juga: Ini Tugas dan Wewenang Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com