Jadi Komut Pertamina, Ahok Tak Mau Lagi Asal Bicara

Kompas.com - 25/11/2019, 13:00 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihampiri pedagang kerak telor ketika berkunjung ke Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (9/7/2019). Peristiwa itu kemudian ditayangkan dalam vlog Ahok di Youtube. Dok. IstimewaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihampiri pedagang kerak telor ketika berkunjung ke Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (9/7/2019). Peristiwa itu kemudian ditayangkan dalam vlog Ahok di Youtube.

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak mau asal bicara usai dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Alasannya, jabatan Komisaris Utama di Pertamina berbeda dengan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Jadi Komut Pertamina, Ahok Siap Mundur dari PDI-P

Ahok melontarkan pernyataan itu saat ditanyai soal upaya dirinya dalam menekan impor Minyak dan Gas (Migas) Pertamina. Menurut Ahok, hal tersebut lebih tepat diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

“Tanya sama Dirut (Nicke). Saya bukan Dirut (Pertamina). Saya sudah tahu (upaya menekan impor migas), tapi bukan hak saya untuk bicara. Itu hak dirut sama direksi. Saya hanya awasi internal,” kata Ahok.

Ahok menjelaskan, tugas utama Komut Pertamina adalah pengawasan internal di tubuh perusahaan minyak plat merah itu.

“Saya hanya duduk bantu awasi, jadi masyarakat bisa lihat perkembangan bagaimana hasil kerja kami, di lapangan seperti apa, hasilnya seperti apa, itu ada kerja sama tim,” ucap dia.

Baca juga: Soal Mafia Migas, Ahok: Saya Bukan Godfather

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasehat kepada direksi.

Penjabaran lebih lengkap terkait tugas dan wewenang komisaris BUMN tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Pada bagian kedua PP tersebut, tugas dan wewenang lengkap komisaris BUMN tercantum di Pasal 59 hingga Pasal 64. Tugas ini sama dengan dewan pengawas.

Baca juga: Ahok: Saya Lulusan S3 Mako Brimob...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Smartpreneur
Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Smartpreneur
[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi 'Anak Bawang' di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi "Anak Bawang" di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Rilis
Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Whats New
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Whats New
Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Whats New
BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4,1-5,1 Persen

BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4,1-5,1 Persen

Whats New
Sebelum Mudik Dilarang, Tiket Kereta sampai 5 Mei Sudah Bisa Dibeli

Sebelum Mudik Dilarang, Tiket Kereta sampai 5 Mei Sudah Bisa Dibeli

Whats New
Laba Perusahaan Ini Melonjak 853 Persen Ditopang Penjualan Alat Swab Antigen

Laba Perusahaan Ini Melonjak 853 Persen Ditopang Penjualan Alat Swab Antigen

Whats New
BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Whats New
Kemenhub: Tingkat Kecelakaan Bus dan Truk Terus Meningkat

Kemenhub: Tingkat Kecelakaan Bus dan Truk Terus Meningkat

Whats New
Modal Rakyat Gandeng Bukalapak Beri Modal ke UMKM hingga Rp 2 Miliar

Modal Rakyat Gandeng Bukalapak Beri Modal ke UMKM hingga Rp 2 Miliar

Whats New
Kemendag: Harga Ayam Capai Rp 44.000, Ini Semua Teriak...

Kemendag: Harga Ayam Capai Rp 44.000, Ini Semua Teriak...

Whats New
Update 146 Perusahaan Pinjol Terdaftar dan Berizin, OJK Coret Bsalam

Update 146 Perusahaan Pinjol Terdaftar dan Berizin, OJK Coret Bsalam

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X