Jadi Komut Pertamina, Ahok Tak Mau Lagi Asal Bicara

Kompas.com - 25/11/2019, 13:00 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihampiri pedagang kerak telor ketika berkunjung ke Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (9/7/2019). Peristiwa itu kemudian ditayangkan dalam vlog Ahok di Youtube. Dok. IstimewaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihampiri pedagang kerak telor ketika berkunjung ke Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (9/7/2019). Peristiwa itu kemudian ditayangkan dalam vlog Ahok di Youtube.

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak mau asal bicara usai dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Alasannya, jabatan Komisaris Utama di Pertamina berbeda dengan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Jadi Komut Pertamina, Ahok Siap Mundur dari PDI-P

Ahok melontarkan pernyataan itu saat ditanyai soal upaya dirinya dalam menekan impor Minyak dan Gas (Migas) Pertamina. Menurut Ahok, hal tersebut lebih tepat diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

“Tanya sama Dirut (Nicke). Saya bukan Dirut (Pertamina). Saya sudah tahu (upaya menekan impor migas), tapi bukan hak saya untuk bicara. Itu hak dirut sama direksi. Saya hanya awasi internal,” kata Ahok.

Ahok menjelaskan, tugas utama Komut Pertamina adalah pengawasan internal di tubuh perusahaan minyak plat merah itu.

“Saya hanya duduk bantu awasi, jadi masyarakat bisa lihat perkembangan bagaimana hasil kerja kami, di lapangan seperti apa, hasilnya seperti apa, itu ada kerja sama tim,” ucap dia.

Baca juga: Soal Mafia Migas, Ahok: Saya Bukan Godfather

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasehat kepada direksi.

Penjabaran lebih lengkap terkait tugas dan wewenang komisaris BUMN tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Pada bagian kedua PP tersebut, tugas dan wewenang lengkap komisaris BUMN tercantum di Pasal 59 hingga Pasal 64. Tugas ini sama dengan dewan pengawas.

Baca juga: Ahok: Saya Lulusan S3 Mako Brimob...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama Kalinya, 20 Ton Beras Diregistrasikan ke Sistem Resi Gudang

Pertama Kalinya, 20 Ton Beras Diregistrasikan ke Sistem Resi Gudang

Rilis
Likuiditas Melimpah, BNI Siap Hadapi Kenaikan Permintaan Kredit

Likuiditas Melimpah, BNI Siap Hadapi Kenaikan Permintaan Kredit

Whats New
Simak Tips Agar Tidak Terjebak Investasi di Binary Option

Simak Tips Agar Tidak Terjebak Investasi di Binary Option

Spend Smart
Lindungi Data Penggunanya, Aplikasi Kesehatan Ini Raih ISO 27001

Lindungi Data Penggunanya, Aplikasi Kesehatan Ini Raih ISO 27001

Rilis
Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Whats New
Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Whats New
Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Whats New
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

Whats New
PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

Whats New
IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun Akan Disewakan

IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun Akan Disewakan

Whats New
Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Spend Smart
Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Whats New
Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Whats New
Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Whats New
Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.