Soal Skuter Listrik, Regulator Diminta Tak Hanya Tegas ke Pengguna

Kompas.com - 25/11/2019, 16:40 WIB
 Sejumlah skuter listrik Grab Wheels diparkirkan di salah satu lokasi parkir GrabWheels di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/HILEL HODAWYA Sejumlah skuter listrik Grab Wheels diparkirkan di salah satu lokasi parkir GrabWheels di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta mengambil tindakan tegas terhadap operasional Grabwheels di Jakarta. Peneliti Cikini Studi mengatakan operasional bisnis Grabwheels minim standar keamanan dan perlindungan bagi pengguna jasanya.

Keamanan yang minim itu, misalnya dalam masalah keamanan pengguna seperti helm, perisai diri seperti alat pelindung kaki dan siku, dan rompi yang menggunakan reflector.

“Akhir-akhir ini berkembang pemberitaan seolah yang salah hanya pengguna, atau penyewanya saja, sehingga yang didisiplinkan dan di denda si pengendara. Padahal seharusnya Grabwheels juga harus dibebankan tanggung jawab," ujar peneliti Cikini Studi Teddy Mihelde Yamin seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Kemenhub Sebut Skuter Listrik Lebih Banyak untuk Gaya-gayaan...

Menurut Teddy, pihak Grabwheels belum pernah mempubkikasikan hasil studi kelayakan maupun AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dari usaha mereka. Teddy pun mempertanyakan izin beroperasi Grabwheels di jalan raya dan trotoar.

Dia pun mengatakan, terlepas dari lengahnya pengemudi ketika terjadi kasus tabrakan di kawasan Senayan beberapa waktu lalu, menurut dia pengelola Grabwheel pun juga lengah dalam mengelola bisnisnya. 

"Berbagai pihak turut andil dalam terjadi tabrakan seperti yang terjadi Minggu (10/11/2019) lalu di Senayan Jakarta,” kata Teddy.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Teddy, masalah kecelakaan yang menewaskan penyewa di jalan raya seharusnya  dilihat secara obyektif. Ada proses sebab dan akibat. Seharusnya, regulator tidak hanya menyalahkan pihak penabrak saja.

Baca juga: Pertamina : Mahalnya Avtur Karena Kondisi Geografis RI

Menurut Teddy, upaya Polda Metro Jaya yang akan menilang pengendara skuter listrik di jalan raya dan sebab pelangaran lain, adalah langkah yang tepat. Walau demikian, menurut dia hal itu belum cukup mencerminkan asas keadilan.

Kebijakan penggunaan skuter listrik di jalan raya, trotoar dan jembatan penyeberangan sudah seharusnya diatur secara tegas dan dijalankan dengan pengawasan oleh aparat yang berwenang.

"Bisnis jasa sewa skuter listrik ini harus juga memiliki regulasi yang ketat mengenai hak, tanggung jawab sosial, dan ketertiban umum di saat mereka menjalankan bisnis jasa secara online dengan berbasis aplikasi. Jangan nanti seperti ojek online, setelah menggurita baru mau ditertibkan, enggak bakal bisa,” kata Teddy.

Di lain sisi, menurut Teddy, regulasi jam berbisnis penyedia jasa sewa skulter listrik juga harus diatur secara tegas. 

Baca juga: Ikuti Ahok, Susi dan Jonan Akan Jadi Petinggi di BUMN?

Pemilik bisnis Grabwheels juga harus memperhatikan kelengkapan pengamanan standar pengguna jasa, seperti helm, alas lutut, siku-siku tangan dan perangkat keselamatan lainnya.

Sementara, praktisi hukum Ori Rahman mengatakan, masyarakat harus belajar dari pengalaman korban kecelakaan, melakukan introspeksi terhadap kemungkinan kelaiaian korban pengguna jasa skuter listrik. 

“Sebuah kecelakaan terjadi, ada sebab dan akibat. Bukan kesalahan tunggal. Dalam hal ini, regulator juga harus introspeksi terhadap tata aturan yang diterapkan. Begitu juga penyedia jasa seperti Grabwheels, mereka harus ikut bertanggung jawab terhadap kemungkinan ekses dari bisnis yang dijalankan,” tukas dia.

Baca juga: Ini Alasan Erick Thohir Tak Angkat Ahok Jadi Dirut Pertamina



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Beda Tahapan Seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non Guru Tahun 2021

Ini Beda Tahapan Seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non Guru Tahun 2021

Whats New
Jelang Rilis Neraca Perdagangan, IHSG dan Rupiah Justru Melemah

Jelang Rilis Neraca Perdagangan, IHSG dan Rupiah Justru Melemah

Whats New
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Pekerjaan Bagus tapi Belum Sejahtera | 7 Cara Bijak Mengelola Uang | Pentingnya Asuransi untuk Kendaraan

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Pekerjaan Bagus tapi Belum Sejahtera | 7 Cara Bijak Mengelola Uang | Pentingnya Asuransi untuk Kendaraan

Rilis
Mendag Curhat Sulitnya Dapat Pembiayaan Saat Jadi Pengusaha

Mendag Curhat Sulitnya Dapat Pembiayaan Saat Jadi Pengusaha

Whats New
Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Whats New
Jalankan Bisnis Online, Ini Tips Pilih Jasa Pengiriman Barang agar Usaha Semakin Berkembang

Jalankan Bisnis Online, Ini Tips Pilih Jasa Pengiriman Barang agar Usaha Semakin Berkembang

BrandzView
IHSG Diprediksi Bergerak Melemah pada Hari Ini

IHSG Diprediksi Bergerak Melemah pada Hari Ini

Whats New
Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Whats New
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

Whats New
Freeport Akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Freeport Akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

Rilis
Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik hingga 30 Juni 2021

Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik hingga 30 Juni 2021

Whats New
Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Whats New
Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X