Sri Mulyani Ungkap Alasan Ekonomi Tumbuh 7 Persen Sulit Tercapai

Kompas.com - 26/11/2019, 12:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di 5 persen dalam lima tahun belakangan.

Bahkan tahun ini, JPMorgan memprediksi di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu alasan ekonomi RI sulit menembus angka 5 persen adalah lesunya pertumbuhan investasi. Padahal di domestik, pertumbuhan konsumsi tumbuh terjaga di kisaran 5 persen.

"Agar ekonomi RI bisa tunbuh di level 7 persen, kontribusi konsumsi harus tumbuh stabil di 5 persen. Selain itu juga investasi yang juga tumbuh double digit di 12 persen hingga 13 persen," ujar dia dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: JP Morgan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 4,9 Persen

Padahal, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, Indonesia menargetkan untuk menjadi bagian dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

Untuk itu, ekonomi RI harus bisa tumbuh 7 persen setiap tahun agar ekonomi Indonesia bisa mencapai 7 triliun dollar AS pada 2025 mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sri Mulyani mengatakan, sejak krisis keuangan global terjadi, Indonesia mengalami tekanan dalam hal pertumbuhan investasi yang tertahan di level 7 persenz bahkan terkadang hanya 5 persen dalam setahun.

"Jadi investasi adalah hal yang penting dan menjadi fokus Presiden Jokowi sebagai batu loncatan awal. Karena tidak bisa tumbuh 7 persen hanya mengandalkan neraca keuangan pemerintah," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan investasi. Salah satunya denggan memperbaiki regulasi dan memangkas sejumlah perizinan yang kerap dikeluhkan investor.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Diprediksi Melambat ke 5,1 Persen

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang akan merevisi seluruh aturan sebelumnya. Omnibus Law ini mencakup sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan.

"Kita usahakan sebelum akhir tahun ini diberikan ke DPR, sehingga Januari bisa dibahas," kata Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.