Sri Mulyani Ungkap Alasan Ekonomi Tumbuh 7 Persen Sulit Tercapai

Kompas.com - 26/11/2019, 12:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di 5 persen dalam lima tahun belakangan.

Bahkan tahun ini, JPMorgan memprediksi di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu alasan ekonomi RI sulit menembus angka 5 persen adalah lesunya pertumbuhan investasi. Padahal di domestik, pertumbuhan konsumsi tumbuh terjaga di kisaran 5 persen.

"Agar ekonomi RI bisa tunbuh di level 7 persen, kontribusi konsumsi harus tumbuh stabil di 5 persen. Selain itu juga investasi yang juga tumbuh double digit di 12 persen hingga 13 persen," ujar dia dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: JP Morgan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 4,9 Persen

Padahal, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, Indonesia menargetkan untuk menjadi bagian dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

Untuk itu, ekonomi RI harus bisa tumbuh 7 persen setiap tahun agar ekonomi Indonesia bisa mencapai 7 triliun dollar AS pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, sejak krisis keuangan global terjadi, Indonesia mengalami tekanan dalam hal pertumbuhan investasi yang tertahan di level 7 persenz bahkan terkadang hanya 5 persen dalam setahun.

"Jadi investasi adalah hal yang penting dan menjadi fokus Presiden Jokowi sebagai batu loncatan awal. Karena tidak bisa tumbuh 7 persen hanya mengandalkan neraca keuangan pemerintah," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan investasi. Salah satunya denggan memperbaiki regulasi dan memangkas sejumlah perizinan yang kerap dikeluhkan investor.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Diprediksi Melambat ke 5,1 Persen

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang akan merevisi seluruh aturan sebelumnya. Omnibus Law ini mencakup sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan.

"Kita usahakan sebelum akhir tahun ini diberikan ke DPR, sehingga Januari bisa dibahas," kata Sri Mulyani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X