Lelang Sukuk, Pemerintah Kantongi Rp 7,9 Triliun

Kompas.com - 27/11/2019, 12:54 WIB
Ilustrasi utang luar negeri ShutterstockIlustrasi utang luar negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantongi Rp 7,9 triliun setelah melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada tanggal 26 November 2019.

Seperti dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan ( Kemenkeu), Rabu (27/11/2019), jumlah tersebut lebih kecil dari total tawaran masuk yang mencapai Rp 19,5 triliun.

Meski begitu hasil lelang sebesar Rp 7,9 triliun masih lebih besar dari target indikatif lelang yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7 triliun.

Dengan tambahan dana lelang sukuk, maka utang pemerintah pun kian naik lantaran sukuk merupakan bagian dari surat utang pemerintah.

Baca juga: Tambal APBN, Pemerintah Lelang Sukuk Rp 7 Triliun Pekan Depan

Dana hasil lelang akan digunakan pemerintah untuk menambal pembiayaan APBN 2019.

Lelang sukuk terdiri dari 5 seri surat utang yang terdiri dari satu Surat Perbendaharaan Negara - Syariah (SPN-S) dan empat Project Based Sukuk (PSB). Waktu jatuh tempo mulai dari 15 Mei 2020 hingga yang paling lama yakni 15 Juli 2047.

Adapun imbalannya mulai dari 5,45 persen hingga 8,62 persen. Lelang sukuk dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN.

Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam. Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang.

Baca juga: Sri Mulyani: Kalau Ketemu Saya Minta Duit Melulu, Jangan...

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X