Jokowi Ngotot Turunkan Angka Stunting Jadi 14 Persen

Kompas.com - 28/11/2019, 17:10 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya ngotot ingin angka stunting di Indonesia bisa ditekan hingga 14 persen dalam lima tahun ke depan.

Angka tersebut jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sebesar 19 persen.

"Angka stunting kita ini tinggi, dulu masuk 37 persen, selama lima tahun bisa turun jadi kurang lebih 27 persen. Lima tahun ke depan dari Bappenas meminta targetnya 19 persen, saya masih tidak mau, saya ngotot 14 persen," ujarnya ketika memberikan paparan dalam KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan?

Pada akhir 2019, sebenarnya pemerintah menargetkan angkat stunting Bisa turun ke angka 27 persen. Angka ini jauh lebih baik karena menurun hingga 10 persen dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang berada dikisaran 37 persen.

Menurut Jokowi, penurunan target stunting Ini menjadi salah satu program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah selama lima tahun ke depan. Dalam pembangunan SDM ini salah satu tantangan yang paling sulit adalah masalah stunting.  

"Prioritas pertama pembangunan SDM paling sulit tidak gampang menyelesaikan masalah SDM setelah 5 tahun yang lalu kita bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur meski 5 tahun ke depan kita tetap lanjutkan tapi fokus kita pembangunan SDM," jelasnya. 

Baca juga: Penanganan Stunting, Solusi untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Hal tersebut diperkuat dengan laporan dari Bank Dunia terkait angka stunting Indonesia yang cukup tinggi. Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut 54 persen dari pekerja Indonesia saat masih balita mengalami stunting.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimis target penurunan stunting 14 akan tercapai asal seluruh pihak bisa bahu membahu dalam bekerja. Selain itu juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang fokus dalam penanganan masalah tersebut. 

"Karena kalau dikerjakan terus bukan sesuatu yang sulit didapat tapi memang perlu kerja keras dan fokus untuk mempertajam, menutup masalah-masalag yang harus kita kerjakan," jelasnya. 

Baca juga: Pak Ciputra Ingin Indonesia Jadi Negara Entrepreneur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.