Jokowi Berambisi Perbaiki Kinerja Ekonomi, Ini Strategi-strateginya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kembali mengutarakan ambisinya memperbaiki kinerja perekonomian RI dalam pidatonya pada acara KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Pasalnya, pemerintah bakal sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,3 persen. 

Kepala Negara mengatakan, hingga akhir tahun ini, perekonomian hanya akan tumbuh di kisaran 5,04 persen dan 5,05 persen. Bahkan tahun depan, menurut dia, pertumbuhan ekonomi RI bakal lebih tertekan.

"Tantangan kita ada di mana? Saya kira kita masih di pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tahun ini mungkin 5,04 persen atau 5,05 persen kira-kira. Tahun depan dengan global, menurut Bank Dunia, IMF, akan bisa turun lagi karena persoalan belum selesai," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Maaf Kalau Ada Eselon IV dan III, Kita Pangkas Tahun Depan

Lalu, bagaimana strategi Jokowi mengatasi hal itu?

1. Neraca berjalan tak lagi defisit dalam 3 tahun

Jokowi mengatakan, perekonomian Indonesia masih digelayuti oleh masalah defisit transaksi berjalan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengakui masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) ini belum mampu diselesaikan selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, dia menargetkan masalah defisit transaksi berjalan ini bisa tuntas dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Sebab, menurut dia, CAD yang selama ini membuat pergerakan rupiah tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan.

"Kemudian ini yang berpuluh-puluh tahun yang kita enggak bisa selesaikan, yaitu menurunkan CAD. Enggak pernah selesai, tapi saya yakin dengan transformasi ekonomi yang kita kerjakan, saya yakin bisa menyelesaikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun," jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Tahu Siapa yang Suka Impor Minyak

Sebagai informasi, CAD Indonesia pada triwulan III-2019 tercatat sebesar 7,7 miliar dollar AS atau 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Adapun berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), posisi CAD sepanjang Juli-September tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,2 miliar dolar AS atau 2,9 persen dari PDB. 

2. Realisasi B30 hingga B100

Jokowi pun mengungkapkan jurus andalannya untuk menekan defisit transaksi berjalan, yaitu dengan mengolah hasil sawit, yaitu minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel di dalam negeri.

Pasalnya, menurut Jokowi, selama ini CPO yang merupakan komoditas utama ekspor Indonesia dilarang dan didiskriminasi oleh Uni Eropa.

"Kita produksi CPO kita jadi biodiesel sendiri, sekarang sudah B20, kemudian B30 terus B50 hingga B100. Artinya, CPO kita gunakan sendiri," ujar dia.

"Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara di-banned, didiskriminasi untuk CPO kita," lanjut dia.

Baca juga: Saat Jokowi Ingin Indonesia Seperti Tom Hanks di Film Cast Away

Menurut Jokowi, dengan CPO diproduksi di dalam negeri, dalam beberapa waktu ke depan harga CPO di pasar internasional bisa terus naik.

Harapannya, para petani sawit bisa mendapatkan nilai tukar yang lebih baik.

"Kan kelihatan nanti harga CPO dalam satu tahun, dua tahun sebelum dan sesudah B30, di Januari, kemudian B100 akan berapa? Artinya, petani sawit kita akan menikmati harga yang baik. Target kita ke sana," ujar dia.

3. Pangkas eselon III dan IV, ganti dengan kecerdasan buatan

Jokowi kerap menyinggung rencana pemangkasan birokrasi dengan memotong jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga.

Realisasi pemangkasan eselon tersebut bakal dilakukan tahun depan.

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV. Yang III dan IV ini akan kita potong," ujar Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Jokowi mengatakan, nantinya tugas-tugas administratif yang diemban oleh jabatan-jabatan tersebut bakal diganti dengan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

Adapun aparatur sipil negara alias ASN yang bersangkutan bakal dialihkan menjadi jabatan fungsional.

4. Turunkan angka stunting 14 persen

Kepala Negara mengatakan, salah satu hal yang membuat tenaga kerja RI kurang kompetitif adalah stunting atau masalah gizi kronis.

Sebab, berdasarkan data Bank Dunia, 54 persen dari pekerja Indonesia saat masih balita mengalami stunting.

Jokowi ngotot ingin angka stunting di Indonesia bisa ditekan hingga 14 persen dalam lima tahun ke depan.

Angka tersebut jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sebesar 19 persen.

"Angka stunting kita ini tinggi, dulu masuk 37 persen, selama lima tahun bisa turun jadi kurang lebih 27 persen. Lima tahun ke depan dari Bappenas meminta targetnya 19 persen, saya masih tidak mau, saya ngotot 14 persen," ujarnya.

5. Jadikan RI pusat industri mobil listrik

Jokowi berencana ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri mobil listrik dunia.

Namun, untuk bisa mencapai cita-cita tersebut, saat ini Indonesia tengah berupaya untuk melakukan hilirisasi industri nikel yang nantinya diproduksi menjadi baterai lithium yang merupakan komponen utama dalam mobil listrik.

Jokowi menargetkan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia bisa merealisasikan wacana sebagai produsen baterai lithium.

“Kita ingin dalam 2-3 tahun turunan nikel bisa ke lithium, baterai ini strategi bisnis negara sedang kita rancang agar indonesia bisa jadi hub besar bagi industri mobil elektrik, arahnya ke sana,” ujar Jokowi.

Salah satu upaya Jokowi untuk mencapai cita-citanya menjadikan Indonesia sebagai produsen mobil listrik dunia dengan mengirimkan menteri-menterinya ke negara-negara produsen mobil listrik.

Baca juga: Cita-cita Jokowi: Jadikan Indonesia Pusat Industri Mobil Listrik Dunia

Harapannya, selain berjejaring dengan industri mobil listrik di luar, para menteri tersebut juga bisa mengundang investor untuk mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia.

“Kita sudah kirim menteri mendekati industri-industri besar mobil di Jepang, Jerman, dalam rangka kita kembangkan lithium,” ujarnya.