Bappenas: Ada Lebih dari 57 Aturan Bakal Direvisi untuk Persiapan Pindah Ibu Kota

Kompas.com - 29/11/2019, 17:23 WIB
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. dok BBC IndonesiaFoto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan sedikitnya ada 57 aturan yang bakal direvisi terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Seluruh aturan itu akan diubah dengan skema omnibus law.

"Memang untuk mengubah UU terkait pemindahan ibu kota negara bukan perkara yang sepele. Banyak UU yang harus diubah atau disinkronisasikan," ujar Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baca juga : Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Jangan Dianggap Sekadar Proyek Besar

Omnibus law adalah penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal, baik pada level Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, maupun konflik.

Jika dirinci, 57 aturan yang bakal direvisi itu terdiri dari 43 aturan berupa PP, Perpres, maupun Peraturan Menteri (Permen). Sisanya sebanyak 14 aturan sisanya merupakan adalah UU.

Adapun 14 UU tersebut terkait kedudukan ibu kota negara sebanyak 4 UU, batas dan wilayah sebanyak 4 UU, bentuk dan susunan pemerintah sebanyak 3 UU, kawasan khusus pusat pemerintahan sebanyak 2 UU, serta penataan ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana yang masing-masing 1 UU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, jumlah tersebut baru tahap awal penyisiran yang dilakukan oleh Bappenas. Ke depan, masih ada kemungkinan tambahan UU yang direvisi.

Suharso menambahkan, Bappenas telah mengusulkan revisi UU ibu kota tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Dia juga mengaku telah menginisiasi perpres pembentukan badan otorita persiapan, pemindahan, dan pembangunan ibu kota baru.

Kendati demikian, Suharso mengaku belum bisa memastikan kapan omnibus law terkait ibu kota baru itu selesai.

"Yang penting supaya dasar hukum dari aturan itu bisa digunakan segera, karena kalau tidak, kami tidak bisa mulai," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Whats New
Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Whats New
Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Whats New
Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Whats New
Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Rilis
Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Whats New
CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

Whats New
Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Whats New
Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.