Pemerintah Ingin Pembangunan Pelabuhan KCN Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan penyelesaian persoalan antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mesti segera rampung.

Menteri Yasonna pun memberi tenggat 14 hari bagi kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara business to business.

“Tadi ada permintaan untuk berdamai, ya kami berikan kesempatan. Kalau tidak bisa, ya jalan terus saja, pembangunan tidak bisa dihalangi. Penyelesaiannya nanti kami sampaikan ke Menteri BUMN,” kata Yasonna Laoly usai rapat penyelesaian kasus di kantornya, Jumat (29/11/2019).

Ia menegaskan, Presiden Jokowi berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi: Negara Ini Kebanyakan Peraturan

Oleh karena itu, segala hambatan investasi perlu disingkirkan. Tak cuma itu, pemerintah bakal melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi.

“Presiden selalu menekankan seluruh stakeholder bisa menyelesaikan kendala-kendala dan mendorong agar investasi bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dengan demikian, perekonomian bisa berjalan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Keputusan Mahkamah Agung

PT Karya Citra Nusantara ( KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN berseteru sejak 2012. Saat itu, terjadi pergantian Direksi KBN di mana Sattar Taba menjabat Direktur Utama.

Rampungnya pembangunan pier atau dermaga 1 Pelabuhan Marunda, ternyata menimbulkan persoalan baru. Sattar Taba mengajukan perubahan komposisi saham.

Sattar yang dilantik Menteri BUMN saat itu yakni Dahlan Iskan, meminta KBN menjadi pemegang saham mayoritas di KCN, dengan porsi 50,5 persen.

Pada 2013 lalu, terjadi insiden pemblokiran akses menuju area pembangunan oleh KBN selama empat bulan. Akibatnya, pengoperasian pier 1 dan pembangunan tak bisa berlangsung.

Baca juga: Hadapi Gugatan Hukum, PT KCN Taat Aturan dan Tetap Profesional

Penutupan akses tersebut membuat KTU menyetujui adendum III, yakni kepemilikan saham KBN dan KTU di KCN masing-masing sebesar 50 persen.

Dalam persetujuan itu, KTU meminta KBN harus melengkapi syarat penambahan modal dalam tenggat waktu 15 bulan.

Namun demikian, KBN tidak bisa memenuhi syarat tersebut hingga tenggat waktu yang ditetapkan. Pasalnya, penambahan modal tidak disetujui Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

Lantas, pada Desember 2015 KBN dan KTU bertemu dan membahas untuk kembali ke perjanjian awal, yakni mengembalikan komposisi saham KTU sebesar 85 persen dan KBN 15 persen.