Dana Idle di Kas Daerah Membengkak, Kemenkeu Akan Beri Sanksi

Kompas.com - 29/11/2019, 20:50 WIB
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti

JAKARTA, KOMPAS.com - Total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dana Idle terpantau membengkak. Untuk mengoptimalisasi bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang dianggap bermasalah.

Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir Oktober 2019, dana Idle mencapai sebesar Rp 261 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yaitu Rp 225 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu, Astera Prima mengatakan pemerintah pusat akan memberikan sanksi bila ada daerah yang dinilai tidak membelanjakan TKDD secara produktif dengan indikasi dana Idle yang kian membesar.

Baca juga: Sah, Angkasa Pura II Genggam 6,01 Persen Saham BIJB

Namun, dirinya belum bisa membeberkan kriteria pengenaan sanksi daerah dengan kasus dana idle membengkak.

“Ada mekanismenya mulai dari sekadar diingatkan, terus bisa sampai sanksi,” kata Prima di kantor Kemenkeu, Jumat (29/11/2019).

Prima menyampaikan sekiranya pemerintah daerah berupaya merealisasikan belanja di sisa akhir tahun ini, supaya tidak ada dana yang mengendap. Oleh karena itu, pemerintah pusat menjaga realisasi belanja daerah dengan mandatory spanding bagi komponen belanja tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah pusat mengaku sampai saat ini terus mengontrol dana Idle dengan mengomunikasikan dan menegaskan kepada pemerintah daerah agar belanja menjadi efektif dan efisien.

Baca juga: Susi Beri Kapal Gratis ke Nelayan yang Tengah Melaut

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah pusat selalu berupaya menyalurkan dana ke daerah secara tepat waktu dengan harapan Pemda dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik secepat mungkin. Hal itu tak lain bertujuan untuk mendorong perputaran uang dan perekonomian di masyarakat.

“Jadi dana transfer itu bisa dibelanjakan untuk memutar uang di perekonomian kita, bukan hanya diputar di bank. Uang harus diputar agar masyarakat juga senang bisa dapat pemasukan, upah dari kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerahnya,” kata Suahasil. (Yusuf Imam Santoso)

Baca juga: Sri Mulyani Tetap Lantik Eselon III dan IV meski Ada Rencana Pemangkasan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Dana idle membengkak, pemerintah pusat akan beri sanksi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.