Di DPR, Erick Thohir Sentil Gaya Bisnis Garuda Indonesia

Kompas.com - 02/12/2019, 15:42 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir “menyentil” gaya bisnis yang dilakukan maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Erick, Garuda Indonesia membentuk anak usaha yang tak sesuai dengan inti bisnisnya.

Hal tersebut dikemukakan Erick saat rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (2/12/2019).

“Kemarin saya review Garuda. ( Anak usaha) Gapura yang namannya management handling itu enggak usah di Garuda. Lebih baik di AP (Angkasa Pura) saja yang manage (perusahaan) itu,” ujar Erick.

Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu juga tak setuju dengan langkah Garuda Indonesia yang membentuk anak usaha patungan bernama Gapura itu.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Bubarkan Anak Usaha BUMN yang Tak Jelas Pembentukannya

Menurut Erick, langkah manajemen Garuda Indonesia itu kontraproduktif, sebab ada bisnis yang saling tumpang tindih alias overlap.

“Kenapa harus ada overlaping yang akhirnya kontraproduktif,” kata Erick.

Ke depannya, Erick menyatakan bakal memperketat perusahaan BUMN dalam membentuk anak usaha. Dia ingin pembentukan anak usaha dilakukan dengan langkah yang jelas.

“Ini business model harus diperbaiki supaya bisa compete (bersaing) dan bagus,” ucap dia.

Gapura sendiri merupakan perusahaan patungan yang didirikan pada 26 Januari 1998 oleh tiga BUMN, yaitu Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Perusahaan itu bergerak di bidang usaha jasa ground handling dan kegiatan usaha lainnya yang menunjang usaha penerbangan di bandara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Whats New
Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X