Wapres: Mau Jadi Negara Maju, Indonesia Harus Punya Air Minum Layak

Kompas.com - 02/12/2019, 18:00 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIWakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sebanyak 88 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Pun 75 persen memiliki akses sarana sanitasi.

Oleh sebab itu, terdapat dua catatan menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang harus memacu pemerintah untuk membenahi sanitasi dan air minum yang layak agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Saat ini, akses air minum yang aman melalui perpipaan baru mendekati 20 persen.

"Indonesia adalah anggota negara G20, jadi kita harus berusaha keras agar akses terhadap air minum yang aman melalui perpipaan harus menjadi tujuan kita agar paling tidak sejajar dengan negara tetangga kita," katanya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Erick Thohir Evaluasi 11 Perusahaan Air Minum Milik BUMN

Selain itu, besarnya ketergantungan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi konsentrasi pemerintah untuk menguranginya.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen. Padahal harga AMDK ini mecapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubiknya.

"Di sisi lain saya mendengar bahwa tarif yang diterapkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) masih sangat rendah. Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubiknya, di Bogor bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubiknya," ujarnya.

Dengan kondisi ini tidak mengherankan apabila 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR).

Baca juga: Dijamin PT PII, Proyek Air Minum Umbulan Mulai Konstruksi

Persoalan penentuan tarif berbagai proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM yang dilayani oleh PDAM di berbagai daerah menjadi salah satu sebab terkendalanya PDAM untuk melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat.

Ma'ruf mengungkapkan, tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis.

Hal ini pada akhirnya membebani masyarakat harus membeli air minum dalam kemasan sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal.

"Saya meyakini, melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan. Hal ini dapat menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

Rilis
[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.