Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura

Kompas.com - 03/12/2019, 10:00 WIB
Ilustrasi : Suasana di dalam Operation Room Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Airnav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (5/7/2016). KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAIlustrasi : Suasana di dalam Operation Room Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Airnav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (5/7/2016).

Melihat luasnya sektor A, B dan C serta jumlah trafik yang melewati daerah tersebut, seharusnya pendapatan Indonesia jauh lebih besar dari angka yang tertera di atas.

Selain pemasukan keuangan, kerugian lain adalah penerbangan jarak jauh maskapai Indonesia yang melewati FIR tersebut sering diberi ketinggian jelajah yang tidak ekonomis. Sehingga hal ini mengakibatkan biaya tinggi bagi maskapai yang bersangkutan.

Hal lain misalnya penerbangan domestik maskapai Indonesia untuk rute terbang, misal dari Batam ke Jakarta harus mendapatkan clearance dari pihak Singapura. Ini belum termasuk pesawat-pesawat TNI kita yang mempunyai "misi khusus" harus mendapatkan clearance dari pemerintah Singapura bila akan melewati wilayah tersebut.

Situasi tersebut tidak menguntungkan bagi strategi pertahanan Indonesia. Belum lagi persoalan yang terjadi dalam hal Military Training Area (MTA) antara Singapura dan Indonesia. Menurut penulis, hal ini sangat krusial untuk dapat segera diselesaikan melalui kesepakatan baru.

Harus Segera Dikelola Sendiri

Seiring dengan perkembangan kemampuan teknologi, khususnya perhubungan udara, maka sudah sewajarnya jika pemerintah Indonesia mendorong pengelolaan wilayah udara sendiri oleh otoritas udara dalam negeri.

Bahkan Undang-undang no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengamanatkan bahwa pengelolaan FIR tersebut harus dapat dikelola oleh pihak perhubungan udara Indonesia selambat-lambatnya 15 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan atau tepatnya pada tahun 2024.

Saat ini pemerintah masih dalam proses negosiasi pembahasan ulang FIR Singapura. Hal yang oleh beberapa media sering disalah pahami dengan menyebutkan "merebut FIR Singapura" padahal skema yang diajukan adalah mengambil kembali wilayah udara Indonesia yang kita rasa telah mampu kita kelola.

Wilayah ini berada pada sektor A, B dan C atau tepatnya berada di wilayah udara Batam dan Kepulauan Natuna.

Baca juga : Tingkatkan Pelayanan, AirNav Gelontorkan Rp 2,6 Triliun

Secara lebih khusus dalam pembahasan re-alignment pada sektor B dan C memerlukan keterlibatan pemerintah Malaysia yang selama ini memerlukan pengelolaan FIR untuk menghubungkan wilayah Malaysia Barat dengan Timur yaitu Sabah dan Serawak melalui
wilayah udara kepulauan Natuna dan Matak.

Untuk pembahasan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia diperlukan suatu perundingan yang saling menguntungkan ketiga belah pihak dengan prinsip bahwa penghormatan pada kedaulatan masing-masing negara harus diutamakan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X