Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura

Kompas.com - 03/12/2019, 10:00 WIB
Ilustrasi : Suasana di dalam Operation Room Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Airnav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (5/7/2016). KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAIlustrasi : Suasana di dalam Operation Room Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Airnav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (5/7/2016).

Kesepakatan antarnegara ini juga harus diimplementasikan dalam hal teknis operasional. Idealnya perundingan dan persiapan teknis ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2020. Dengan catatan bahwa masa transisi pengambil alihan FIR dapat dimulai pada awal 2020 hingga setahun kemudian.

Dengan hasil perundingan ini maka secara otomatis negara-negara yang melewati wilayah tersebut harus mengikuti kesepakatan yang telah dihasilkan.

Punya Kemampuan Cukup

Sementara dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki, pihak perhubungan udara sudah memiliki kemampuan yang cukup.

Hal ini dapat dibuktikan yaitu dengan kemampuan yang sangat baik pengaturan lalu lintas udara di FIR Jakarta, serta areal Jakarta, jumlah trafiknya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan FIR Singapura sektor A, B, C tersebut. Sehingga dapat memberikan gambaran bahwa dari sisi teknis operasional, kemampuan yang kita miliki tidak dapat diragukan lagi.

Untuk sumber daya manusia, kita dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan. Misalnya untuk mendukung re-alignment ini dibutuhkan senior Air Traffic Controller (ATC) dari berbagai bandara.

Penempatan ATC terbaik mutlak diperlukan agar semangat re-alignment ini juga diimbangi dengan kemampuan kita mengatur lalu lintas udara internasional yang padat. Menurut penulis, peningkatan dan penambahan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Baca juga : 

Indonesia berada dalam posisi "point of no return" karena rencana re-alignment FIR telah disampaikan oleh presiden. Semua jajaran harus memiliki strategi yang tepat untuk mengimplementasikan arahan presiden, dengan visi yang satu arah dan satu tujuan serta satu gerak langkah bersama.

Sehingga, tidak perlu ada lagi perdebatan mana yang harus didahulukan antara masalah kedaulatan atau masalah keselamatan penerbangan (safety) dalam pembahasan FIR Singapura - Indonesia. Ini karena keduanya harus dilaksanakan secara bersamaan, dan hal ini mutlak harus segera dapat diwujudkan karena menyangkut Kedaulatan di udara NKRI dan martabat bangsa.

Selain masalah re-alignment, yang harus segera juga diwujudkan jika Indonesia ingin disegani dalam menjaga kedaulatan udaranya adalah dengan menggelar peralatan untuk terwujudnya Air Defense Identification Zone (ADIZ) untuk wilayah NKRI dan segera menginisiasi pembahasan Undang-undang Kedaulatan Udara NKRI.

Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) telah memulai dengan menyusun naskah akademis tentang Undang-undang Kedaulatan Udara yang telah diserahkan kepada DPR RI periode 2014 - 2019 lalu. Jika kedua langkah strategis ini dapat dijalankan, maka kita dapat berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara yang tangguh dalam mengelola dan menegakkan kedaulatan wilayah udaranya.

Whoever controls of the air, generally control the surface..

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X